Merdeka dari Covid-19

Oleh: Reza Fahlevi, S.IP - Direktur Eksekutif The Jakarta Institute

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

Momentum HUT RI ke-75 tahun ini harus dimaknai betapa pentingnya arti kemerdekaan. Seperti kutipan Alinea Ke-3 Pembukaan UUD 1945 di atas: Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Bangsa kita bisa merdeka dan terbebas dari belenggu penjajahan. Bisa dibayangkan, jika belum merdeka, tidak mungkin kita bisa hidup tenang dan damai seperti sekarang.

Memang kita belum ~merdeka~ sepenuhnya. Masih banyak tugas sejarah menanti peran kita semua anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Untuk merdeka 100 persen, tentu saja kita harus terbebas dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, sepenuhnya mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak, serta yang utama ialah tidak dijajah bangsa sendiri karena seperti kata Proklamator dan salah satu Pendiri Bangsa kita Bung Karno, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Tapi perjuangan kalian akan lebih berat, karena melawan saudara sendiri."

Dalam konteks kekinian, semangat kemerdekaan zaman now yaitu menyalakan api perjuangan untuk perang melawan Covid-19. Karena itu, segala upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta sejumlah kelompok masyarakat yang hendak menangani Covid-19 dan mengantisipasi dampak sosial ekonominya haruslah diberikan penghargaan setinggi-tingginya. Karena merekalah para pejuang kemerdekaan yang telah berperang melawan musuh utama hari ini: Pandemi Covid-19.

Kita harus mengapresiasi segala upaya berbagai pihak yang tak pernah lelah mengedukasi dan memotivasi masyarakat untuk memutus rantai penyebaran virus Corona (Covid 19).

Berkenaan dengan hal itu, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya semakin massif menyosialisasikan protokol kesehatan guna menekan angka kasus positif Covid-19.

Presiden ingin protokol kesehatan betul-betul menjadi perhatian. Saat membuka Rapat Terbatas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 3 Agustus 2020, Presiden menegaskan seluruh jajarannya bergerak dan fokus saja dalam dua minggu ini untuk kampanye mengenai pakai masker. Dalam dua minggu berikutnya dilanjutkan kampanye jaga jarak atau cuci tangan, Presiden meminta kampanye protokol kesehatan tidak dicampur semua.

Menurut Presiden Jokowi, kampanye protokol kesehatan yang dilakukan bersamaan selama ini, kurang efektif di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Karena itu, Presiden meminta kepada Ketua Umum Tim Penggerak PKK Ibu Tri Tito Karnavian untuk  kampanye door to door sosialisasi penggunaan masker yang melibatkan ibu-ibu PKK di seluruh Indonesia untuk berkontribusi lebih maksimal dalam pembagian masker.

TP PKK yang memang sejak awal penyebaran Covid-19 sudah bergerak gotong royong bersama organisasi wanita lain membagikan sejumlah paket bantuan berisi sembako, masker, hand sanitizer, APD ke sejumlah rumah sakit dan warga di berbagai daerah di Indonesia.

Di bawah koordinasi Ketua Umumnya Ibu Tri Tito Karnavian yang mewakili enam organisasi wanita lain, salah satunya Oase Kabinet Indonesia Maju atau Perkumpulan Istri Kabinet Indonesia Maju di bawah pembinaan Ibu Negara Ibu Iriana Joko Widodo dan Istri Wapres Ibu Wury Ma'ruf Amin, TP PKK sejak awal Agustus diminta khusus Presiden Jokowi untuk mengedukasi masyarakat hingga ke pelosok desa, gang-gang sempit di perkotaan perihal pentingnya menjalani protokol kesehatan dan juga membagikan masker.

Serangkaian gerakan membagikan masker oleh TP PKK yang secara struktur organisasi di bawah naungan Kemendagri, tentu saja melibatkan Kemendagri dan Kementerian atau Lembaga lain seperti Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan UKM.

Gerakan membagikan masker atau Gebrak Masker yang diinisiasi Tim Penggerak PKK tersebut diharapkan bisa memicu semua provinsi, semua daerah, dan semua potensi masyarakat untuk bersama-sama bergerak membagikan masker sebanyak-banyaknya kepada masyarakat.

Hal yang sama juga telah dilakukan Mendagri beserta jajarannya yang sejak awal Covid-19 merebak telah mendorong seluruh Pemda mengalokasikan dan merefocussing APBD untuk mengantisipasi dan menangani Covid-19. Dalam dua pekan belakangan ini, Mendagri bersama jajarannya secara massif membagikan dan menyosialisasikan penggunaan masker yang baik dan benar ke warganya sesuai dengan arahan Arahan Presiden Joko Widodo.
 
Sebelumnya, Kemendagri telah menginisiasi gerakan sejuta masker, berawal dari sebuah tantangan kepada seluruh Kepala Daerah yang sanggup membagikan sejuta masker kepada warganya, maka Mendagri akan datang langsung ke daerah tersebut untuk berdiri tegak memberikan hormat, apresiasi dan mendukung setiap gerakan membagikan sejuta masker.

Ndilalah, gayung bersambut: seluruh Kepala Daerah berlomba-lomba mengundang Mendagri karena menyanggupi tantangan tersebut.

Bahkan, yang spektakulernya lagi, di Jawa Timur, seluruh kepala daerahnya mulai dari Gubernur, Bupati dan Wali Kota kompak gotong royong hingga berhasil mengumpulkan total 26 juta masker yang melibatkan bantuan dari banyak elemen masyarakat dan pihak swasta.

Kegencaran Kemendagri sosialisasi mengedukasi masyarakat terkait protokol kesehatan dan terus membagikan masker berangkat dari kegelisahan hingga saat ini masih ada masyarakat yang tidak tahu kegunaan masker atau malah tidak mampu membelinya.

Pembagian masker diharapkan dapat membantu warga yang tidak mampu dan mengedukasi masyarakat tentang kegunaan masker di saat pandemi.

Sejak adanya tantangan dari Mendagri tersebut, saat ini di sejumlah daerah secara massif dan serentak mulai membagikan masker dengan melibatkan partisipasi masyarakat, pihak swasta dan tentu saja menggerakkan UMKM dalam pengerjaannya sehingga diharapkan bisa kembali menggeliatkan perekonomian.

Bahkan secara bergulir tanpa putus, hampir setiap hari telah dilakukan launching kampanye bagi masker dimulai dari Kabupaten Gowa dengan gerakan sejuta masker pada tanggal 7 Juli lalu, Launching Gerakan Bagi Masker 2,5 juta di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 5 Agustus, dan Gerakan Bagi Masker 1,5 juta di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu pada tanggal 6 Agustus, dan di Jawa Timur sebanyak 26 juta masker pada tanggal 7 Agustus yang lalu. Sebelumnya di Papua, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.

Akhir pekan lalu, secara bersamaan waktunya namun terpisah, TP PKK dan Kemendagri bergerak menghadiri sejumlah launching gerakan membagikan masker. TP PKK  bersama Ibu PKK di Provinsi Sulawesi Utara dan sejumlah Kabupaten-Kota di Sulut. Sementara Mendagri bersama jajarannya menghadiri Launching Gerakan Sejuta Masker di Kabupaten Kuningan yang juga dihadiri sejumlah Kepala Daerah sekitarnya seperti Kota Kuningan, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon serta sejumlah Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pemuda.

Maka wajar saja jika hampir setiap pekan, Mendagri melakukan roadshow ke berbagai provinsi, kabupaten kota untuk menghadiri launching gerakan membagikan sejuta masker sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada pemerintah daerah yang memiliki gagasan dan program riil dalam melakukan gerakan melawan Covid-19.

Hebatnya lagi, gerakan tersebut melibatkan banyak pihak. Di Kabupaten Kuningan misalnya, sumber pendanaan sumbangan pengerjaan masker yaitu dari BPBD 250 ribu masker, Gugus Tugas 750 ribu masker, TNI 500 ribu masker, Polri 553 ribu masker, Dinkes 650 ribu masker, Bank Kuningan 125 ribu masker, Bank BJB 350 ribu masker, Korpri 125 ribu masker, Komunitas lainnya 275 ribu 500 masker, pemerintah desa 1.134.289 masker, sehingga total 4.687.789 masker.

Pilkada dan Kemerdekaan

Semangat kemerdekaan lain yang harus digelorakan kita sebagai anak bangsa dalam waktu dekat yaitu berkontribusi mendukung agenda nasional: Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di 270 daerah di Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020.

Menyukseskan Pilkada adalah bagian dari mengisi kemerdekaan sebagai wujud transformasi kepemimpinan di daerah yang menentukan arah pembangunan ke depannya. Di tangan para Kepala Daerah yang dipilih melalui Pilkada itulah, nasib kesejahteraan dan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat adil makmur ditentukan.

Dalam Pilkada nantinya, tentu akan banyak pihak yang berpartisipasi dan momentum tepat untuk menghentikan klaster penyebaran Covid-19,  mengingat Pilkada pertama dalam sejarah Republik yang digelar di tengah pandemi tersebut akan melibatkan sekitar 105 juta Pemilih dan ribuan Petugas Pemilu yang semuanya secara serentak dan massif bersama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk menjalani protokol kesehatan dalam seluruh proses tahapan Pilkada hingga pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan pemenang.

Itu artinya, secara tidak langsung para aktor yang terlibat Pilkada menjadi agen perlawanan terhadap Covid-19. Sehingga dengan demikian, klaster penyebaran Covid-19 yang ditakutkan akan berubah menjadi klaster penghentian Covid-19.

Akhir kata, seperti yang penulis sampaikan di atas, semangat Kemerdekaan kita hari ini adalah meneladani jasa para Pahlawan kita yang berkorban jiwa, raga, harta dan segalanya demi Kemerdekaan. Kita sebagai generasi penerus, untuk melanjutkan cita-cita Kemerdekaan itu tentu saja harus terpatri jiwa-jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam setiap gerak, langkah dan perilaku. 

Berkontribusi melawan Covid-19 agar kita bisa merdeka dari Covid-19 dan juga turut berpartisipasi menyukseskan Pilkada Serentak 2020 juga merupakan bagian dari pengorbanan dan perjuangan memajukan bangsa dan negara yang kita cintai ini, agar Kemerdekaan yang sejati bisa kita rasakan.