Mengawal Pilkada Damai

Pagelaran elektoral Pilkada Serentak 2020 kini tinggal menghitung hari. Persis pada Bulan Desember tahun ini, Bangsa Indonesia akan kembali melakoni hajatan politik lima tahunan. 

Pemungutan suara serentak ini akan berlangsung di 270 wilayah di Indonesia: 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Suhu politik mulai tampak memanas, sirkulasi isu mulai sedikit-sedikit dikemas.

Begitulah, dalam sistem demokrasi, kontestasi memang menjadi 'syarat fardlu'. Persaingan politik selalu memunculkan algoritma yang ketat, dan karena itu, politik justru terlihat makin berwarna. 

John Fitzgerald suatu waktu menulis, "dalam politik, kemenangan bagai punya seribu ayah, tetapi kekalahan laiknya yatim-piatu". John tentu tak hendak menelisik soal efek psikologi politik kandidat, tetapi --paling penting-- kontestasi akan menjadi jembatan penghubung pada 'mitos' demokrasi.

Dalam sejumlah literatur, mitos demokrasi disebut sebagai kepercayaan dan harapan masyarakat, termasuk aktor elektoral, untuk memiliki kesempatan partisipasi dalam proses politik. 

Seperti kita tahu, ritual mitos modern dalam demokrasi bisa kita lacak setidaknya melalui simbolisme politik, seperti kampanye. Gabriel A Almond dalam The Civic Culture menulis betapa pentingnya mitos demokrasi sebagai komponen utama dalam stabilitas dan keteraturan demokrasi.

Pilkada 2020 kiranya menjadi momentum menarik dalam dinamika politik Indonesia. Bukan sekadar karena secara jumlah daerah lebih besar ketimbang pilkada sebelumnya, tetapi gelaran Pilkada 2020 punya 'koherensi logis' dengan Pilpres 2024. 

Bagaimanapun, Pilkada 2020 memiliki posisi strategis --utamanya bagi partai politik-- sebagai ajang pemanasan memuju Pemilu 2024. Matematika politiknya, semakin banyak figur terpilih, makin kokoh pula jaringan dan akar partai politik di Pemilu 2024 mendatang.

Meski begitu, tantangan Pilkada 2020 kiranya tetap sama dengan Pilkada serentak sebelumnya: 2015, 2017, dan 2018. Bahkan, prilaku aktor politik, baik pemilih, kandidat, hingga partai politik, rasanya cenderung sama dengan pilkada yang lalu. 

Pada pilkada transisi gelombang terakhir ini, determinasi politik mesti digawangi bukan sekadar menjadi party democracy, tetapi lebih substantif pada masa depan kesejahteraan daerah lima tahun ke depan.

Akan banyak soal-soal tak selesai yang berulang di Pilkada 2020 ini. Model pemilihan langsung serentak tahun ini akan memiliki formula yang sama dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya.