Oleh: Reza Fahlevi, S.IP - Direktur Eksekutif The Jakarta Institute
PILKADA Serentak Tahun 2020 menjadi pertaruhan besar Bangsa ini, apakah kita bisa menjalaninya dengan minim bahkan nihil kasus penularan Covid-19 atau malah sebaliknya.
Kita bisa belajar dari Korea Selatan yang sukses menggelar Pemilu Parlemen di pertengahan April 2020, di saat puncak penyebaran Covid-19, namun tidak ada penularan lokal karena Pemilu. Bahkan negeri ginseng tersebut mencatatkan sejarah baru dalam Pemilu dengan peningkatan partisipasi Pemilih.
Penyelenggara Pemilu sukses mencegah penularan Covid-19 di area TPS karena mereka mengharuskan pemilih mengenakan masker dan sarung tangan plastik saat memberikan suara.
Indonesia juga bisa mencontoh Arab Saudi yang berhasil menggelar Haji secara terbatas dan tidak ada satu pun kasus penularan Covid-19.
Karena itu, sebagai bangsa besar yang telah melewati berbagai ujian peradaban yang panjang, kita harus optimis menyongsong Pilkada 2020 yang demokratis dan aman Covid-19.
Menurut Penulis, ada sembilan (9) kunci utama kesuksesan Pilkada 2020 diantaranya: Pertama, tingginya partisipasi politik. Kedua, tidak ada konflik horizontal di masyarakat. Ketiga, aman Covid-19 atau Pilkada tidak menjadi klaster penyebaran baru Covid-19.
Kemudian keempat, minim pelanggaran seperti politik uang, ketidaknetralan penyelenggara Pemilu, penggunaan fasilitas negara oleh incumbent, dan sebagainya.
Selanjutnya kelima, Pilkada menjadi ajang FESTIVAL GAGASAN PENANGANAN COVID-19 sehingga masalah pandemi dan antisipasi dampak sosial ekonominya menjadi isu sentral dalam kampanye serta debat para Kandidat.
Yang keenam, Pilkada bisa sukses menjadi pemantik kebangkitan ekonomi karena dari 270 daerah yang menggelar Pilkada, melibatkan sekitar 105 juta Pemilih dan anggaran yang digelontorkan Pemerintah mencapai Rp20 Triliun: selain untuk operasional honor para Petugas, aparat keamanan, biaya logistik Pemilu, juga digunakan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri seperti masker, face shield, hazmat, sarung tangan plastik sekali pakai dan juga hand sanitizer serta kebutuhan lain untuk menunjang protokol kesehatan selama pelaksanaan Pilkada.
Itu semua tentu saja menjadi perputaran uang yang sangat luar biasa di masyarakat dan menggerakkan ekonomi kerakyatan dimana melibatkan UKM di daerah untuk mengerjakan pengadaan masker, face shield, sarung tangan plastik, hand sanitizer dll.
Ketujuh, kunci kesuksesan tergantung dari sejauh mana komitmen Petugas Pemilu dan masyarakat Pemilih untuk DISIPLIN MENJALANI SELURUH PROTOKOL KESEHATAN.
Kedelapan, kunci sukses lain ialah dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk tidak secara membabi buta mengeritik tanpa solusi dan ngotot menolak Pilkada apa pun alasannya.
Mengapa Pilkada harus tetap dilanjutkan: selain tidak ada yang bisa menjamin kapan Pandemi Covid-19 ini berakhir, sehingga jika Pilkada diundur di tahun 2021 atau 2022, belum tentu Pandemi akan berakhir. Selain itu, mengingat seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada sudah hampir rampung dan anggaran yang sudah dicairkan baik itu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk KPUD, Bawaslu Daerah dan Aparat Keamanan maupun anggaran tambahan dari Kementerian Keuangan sejumlah Rp4,7 Triliun yang akan ditransfer ke KPU dalam tiga tahap, dan tahap pertama sudah terealisasi sebanyak Rp1,02 Triliun.
Maka konsekuensi logisnya ialah, jika Pilkada ujug-ujug harus ditunda, seluruh anggaran tersebut akan hangus sia-sia karena sebagian besar sudah dibelanjakan untuk kebutuhan operasional dan logistik.
Terakhir, kesembilan: Pilkada akan sukses jika masyarakat mendapatkan pendidikan politik dari seluruh prosesnya.
Karena itu, peran Pemerintah, Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik untuk mengedukasi masyarakat mendapatkan pendidikan dan kesadaran politik yang baik, sehingga ada partisipasi politik atau keterlibatan warga negara dalam memilih pemimpin dan memajukan daerahnya.
Kita tahu, pelaksanaan Pemilu menjadi salah satu instrumen dalam sistem demokrasi karena rakyat dilibatkan dan berpartisipasi menentukan sikap politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya.
Melalui Pemilu, rakyat bisa memilih pemimpinnya. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menjadi upaya dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip Jurdil dan Luber.
Pemilu menjadi sarana partai politik dan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dalam memilih calon pemimpin dan wakil rakyat.
Untuk mencapai sembilan sukses itu dibutuhkan komitmen bersama semua pihak: Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pemilu, Masyarakat sebagai Pemilih dan para Peserta Pilkada untuk membangun narasi utama menyukseskan Pilkada 2020 ialah: Pilkada Demokratis dan Aman Covid-19.
Penggiringan opini untuk suksesi Pilkada 2020 agar masyarakat tidak takut datang ke TPS dan agar tingkat partisipasi Pilkada 2020 tinggi seperti di Korsel, kita bisa bersama-sama mengisi ruang publik, media mainstream, webinar, dan sosial media setiap harinya dengan narasi positif Pilkada Demokratis, Aman Covid-19.
Dengan meramaikan ruang publik di sosial media melalui ajakan, agitasi dan propaganda positif untuk mengawal demokrasi, berpartisipasi memilih pemimpin di daerah yang kuat di masa krisis adalah salah satu ikhtiar dan pengabdian kita terhadap Bangsa, mengingat keberhasilan Pilkada adalah kesuksesan demokrasi.
Jika demokrasi sukses, pembangunan ekonomi menjadi stabil sehingga goalsnya adalah terciptanya kesejahteraan dan masyarakat adil makmur. Semoga.
