Bukti kongkrit BPP Kemendagri menjadi salah satu komponen di Kemendagri yang memiliki kinerja baik bisa dilihat dari aktivitas Webinar atau web seminar secara daring yang digelar BPP Kemendagri selalu ramai hingga ribuan bahkan belasan ribu peserta.
Dengan mengusung tema-tema update tentang isu-isu tata kelola pemerintahan di masa Pandemi, maupun isu-isu kebijakan Kemendagri, Webinar BPP Kemendagri kerap mendapatkan apresiasi dari masyarakat maupun dari jajaran ASN di Kementerian atau Lembaga.
Selain itu, kinerja BPP Kemendagri bisa dipantau di web resmi mereka yang begitu aktif dan update berisikan berita-berita kegiatan dan yang sangat menarik ialah Majalah Digital BPP Kemendagri yang dikelola secara profesional dengan laporan utama yang sangat mendalam tentang isu-isu Kemendagri.Â
Selain itu, di web juga bisa diakses Jurnal Ilmiah yang sangat membantu para peneliti atau dosen-dosen yang ingin menambah kredit, dan juga bagi mahasiswa maupun para pegiat LSM kerap menjadikan Jurnal di BPP Kemendagri sebagai rujukan literasinya.
Hebatnya lagi, Jurnal Bina Praja (JBP) yang dikelola BPP Kemendagri telah ditetapkan sebagai jurnal terakreditasi dan berada di peringkat 2 dalam Sinta (Science and Technology Index).
BPP Kemendagri, dari informasi yang saya himpun setelah berdiskusi singkat dengan jajarannya, telah melakukan sejumlah lomba untuk memotivasi Pemerintah Daerah lebih meningkatkan daya saing dengan inovasinya.Â
BPP Kemendagri setiap tahunnya rutin memberikan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah yang dianggap menghadirkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, melalui ajang "Innovative Government Award (IGA)".
BPP Kemendagri juga telah melaksanakan ajang "Leadership Awards", yakni pemberian penghargaan kepada kepala daerah yang memiliki prestasi untuk memajukan daerahnya, khususnya ditinjau dari aspek kepemimpinan birokrasi dan sosial. Bahkan BPP Kemendagri sudah mengembangkan metoda pengukuran terkait tata kelola keuangan daerah, yang akan dimanfaatkan sebagai basis data pembinaan pengelolaan keuangan daerah.
Metode penilaian dan pemberian penghargaan ini terus dimutakhirkan dengan melibatkan berbagai unsur dari kementerian/lembaga terkait, pakar, akademisi dan praktisi. Dasar hukum penilaian dan pemberian penghargaan ini pun dipertegas melalui beberapa Permendagri, terutama untuk penyusunan indeks pemberian dana insentif terkait inovasi daerah, penyusunan indeks kepemimpinan kepala daerahm dan indeks pengelolaan keuangan daerah.
Disampaikan Plt. Kepala BPP Kemendagri Bapak Agus Fatoni, Mendagri Bapak Muhammad Tito Karnavian berkomitmen mendukung kemajuan BPP Kemendagri dan menempatkan BPP sebagai sebuah komponen di Kementerian yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang strategis.
Untuk itu, BPP Kemendagri terus memperbaiki kualitas melalui berbagai bentuk pelaksanaan kelitbangan. Seperti halnya saat ini, BPP Kemendagri tengah melakukan kolaborasi dengan lembaga think tank untuk melakukan evaluasi Pilkada, yang ditargetkan penyelesaiannya pada akhir tahun 2020 ini.
