Yang jelas, dengan Kebijakan Presiden Jokowi yang dengan langkah cepat dan strategisnya melalui tiga aturan sekaligus tersebut, telah menegaskan negara hadir di tengah-tengah permasalahan rakyatnya.
Itulah cara Pemerintah Pusat menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan sejumlah paket bantuan stimulus.
Ya, politik anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 hingga antisipasi untuk memulihkan perekonomian nasional itu terejawantahkan dalam paket anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar 405 Triliun. Artinya, hampir 20 persen dari APBN tahun 2020 yang sebesar 2.540 Triliun.
Paket stimulus sebesar Rp 405 T tersebut tentu saja juga berfokus pada jaminan kesehatan masyarakat, memastikan tambahan program jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang membutuhkan, dan paket insentif untuk menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi khususnya sektor UMKM.
Selain itu, untuk program jaring sosial yang ada di Kemensos, yaitu Program Sembako & PKH, mulai bulan April ini akan ditingkatkan jumlah penerimanya & besarannya, yaitu sebagai berikut: Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial Program Keluarga Harapan naik dari 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM. Kemudian besaran manfaat bantuan sosial PKH naik sebesar 25%. (Komponen ibu hamil 2,4 juta/tahun menjadi 3 juta/tahun, Komponan Anak Usia Dini 3 juta/tahun, komponen Disabilitas 2,4 juta/tahun. Efektif mulai April 2020). Selain itu, ada bantuan Sembako 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM. Nilai bantuan naik sebesar 30% yaitu dari 150ribu/KPM/bulan menjadi 200 ribu/KPM/bulan.
Bangun Optimisme dan Stop Politisasi
Dengan tulisan ini saya ingin mengetuk hati nurani para buzzer pendukung kelompok oposisi yang selalu membabi buta mengkritik setiap kebijakan Pemerintah Pusat. Dan tentu saja, kepada para pendukung pemerintah, saya juga mengajak untuk menghentikan perang opini yang tidak produktif dengan saling menghina, mencaci maki dan menghujat kelompok di luar pemerintah yang memang diperlukan sebagai kelompok penyeimbang (check and balances).
Sudah cukup Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 sebagai ajang paling brutal dalam mengkotak-kotakkan identitas. Dimana agama dan SARA dijadikan konten dalam menyerang personal dan amunisi untuk membunuh karakter.
Pilpres 2019 sudah usai. Masa konsolidasi dan rekonsiliasi di awal Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin juga sudah terealisasi. Namun kenapa di dunia maya kita sesama anak bangsa masih saja bertengkar dan saling mencaci maki.
Saatnya para kelompok oposisi dan kelompok pendukung pemerintah untuk menghentikan perang opini di sosial media yang tidak produktif. Terutama sentimen negatif yang di zaman sekarang susah membedakan mana kritikan mana hate speech atau ujaran kebencian. Wabilkhusus, untuk kedua kelompok, mari kita tangkal segala pemberitaan hoaks apalagi berita-berita seputar perkembangan Covid-19.
Di tengah kondisi dunia perang melawan corona dan atas nama kemanusiaan semuanya harus bersatu. Kita mulai dengan membangun narasi optimisme dan gotong royong untuk solidaritas kemanusiaan.
Dunia saja sudah bersatu. Tengok saja bagaimana Tiongkok bisa memberikan bantuan kepada Amerika, musuh perang dagangnya. Lihat bagaimana Iran menanggalkan egonya dengan mengajukan bantuan kepada Israel untuk membeli vaksin yang dianggap ampuh untuk mengobati virus corona. Bahkan Iran yang selama ini dikenal paling anti Amerika dan sekutunya, juga berencana untuk mengajukan bantuan kepada IMF.
