Our Days: Kajian Hari Demokrasi Internasional

Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang digabung dari kata "demos"(rakyat) dan "kratos" (kekuatan)  yang mana jika kedua kata ini digabung akan menjadi kata "demokratia"(kekuatan rakyat). 

Sistem demokrasi sendiri pertama kali digunakan oleh bangsa Yunani kuno. Saat ini, sistem demokrasi sendiri sudah diterapkan menjadi sistem pemerintahan di berbagai negara, salah satunya adalah di Indonesia.2

Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan yang dilandasi oleh konsep berpikir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah dikontrol dan diawasi oleh rakyat melalui undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakilnya di parlemen. 

Sistem demokrasi juga mengenal sebuah konsep yang bernama "trias politika". Dimana dalam sebuah sistem pemerintahan demokrasi terdapat 3 pemisah kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.7

Indonesia setidaknya sudah melalui empat masa demokrasi dengan beberapa versi. Di masa kemerdekaan, Indonesia menerapkan demokrasi liberal. Lalu saat Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin. 

Lalu demokrasi Pancasila yang dimulai saat pemerintahan Presiden Soeharto. Dan terakhir adalah demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi.3

Untuk memperingati demokrasi dunia, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menghasilkan resolusi A/RES/62/7 untuk menetapkan Hari Demokrasi Internasional.8 Hari Demokrasi Internasional sendiri ditetapkan dan dirayakan setiap tanggal 15 September setiap tahunnya sejak tahun 2008 hingga saat ini di berbagai negara. 

Perayaan Hari Demokrasi Internasional dilakukan dengan berbagai macam kegiatan, seperti kompetisi foto, lokakarya untuk anak-anak, debat di televisi, hingga pertemuan dengan organisasi masyarakat sipil.4

Tujuan dari diperingatinya Hari Demokrasi Internasional adalah untuk meninjau keadaan demokrasi di dunia juga untuk mendorong pemerintah agar memperkuat dan mengkonsolidasikan demokrasi.5 Di tahun 2020 ini, PBB menyoroti demokrasi yang terjadi di masa pandemi Covid-19 yang mana, krisis pandemi Covid-19 sendiri dianggap bisa merusak demokrasi dan memunculkan otoritarianisme.10

Isu dan Permasalahan Demokrasi di Indonesia

Di tahun 2020 ini, Indeks Demokrasi Indonesia memang naik dari tahun sebelumnya, yaitu dari 72,39 menjadi 74,92. Indeks Demokrasi Indonesia sendiri merupakan indikator komposit yang berguna untuk menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. 

Dengan capaian yang diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi. Lalu untuk metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yang ada yaitu, review dokumen (Perda, Pergub, dan sebagainya), Focus Group Discussion (FGD), wawancara mendalam, dan review surat kabar lokal.9

Meskipun naik, nyatanya masih ada indikator yang masih berkategori buruk.  Tercatat masih ada 6 indikator yang masih harus diperbaiki, yaitu ancaman maupun penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan, persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD, demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, Perda yang merupakan inisiatif DPRD,  rekomendasi DPRD kepada eksekutif, dan upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemda. Dan dari keenam indikator yang masih harus diperbaiki tersebut, indikator yang mencapai angka paling rendah adalah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan (34,91) dan rekomendasi DPRD kepada eksekutif (16,70).9

Dokpri diolah dari berbagai sumber

Analis politik Exposit Strategic, Arif Susanto memberikan penilaian pada kualitas demokrasi Indonesia yang cenderung mengalami kemerosotan yang disebabkan oleh enam faktor:

• Korupsi dan ketertutupan menjadi praktik meluas, sedangkan lembaga anti-korupsi dilemahkan.
• Ancaman kebebasan berekspresi semakin terang-terangan, baik dari negara maupun masyarakat.
• Kebebasan berorganisasi cenderung mengalami regresi.
• Kebebasan dan independensi media semakin rentan karena terdampak adanya pemusatan kepemilikan dan intervensi kekuasaan.
• Penegakan hukum nyaris tak pernah mengalami kemajuan.
• Macetnya regenerasi dan pembangunan kesadaran dalam situasi yang abu-abu. Antara belum demokratis, tetapi tidak sungguh otokratik.11

Salah satu contoh permasalahan demokrasi yang yang ada di Indonesia adalah saat pembicara dan penyelenggara diskusi Constutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada mendapatkan peretasan dan ancaman dari pihak yang tidak diketahui. 

Peretasan dan ancaman ini bermula karena panitia dan pembicara akan mengadakan diskusi dengan topik pemberhentian presiden di masa Covid-19, yang mana diskusi ini dianggap sebagai kegiatan makar. Padahal menurut panitia, diskusi ini tidak berkaitan dengan agenda politik manapun dan diskusi yang dilaksanakan murni bersifat akademis.6

Masa depan demokrasi Indonesia saat ini bisa dikatakan berjalan tanpa ruh. Demokrasi hanya ditafsirkan untuk merebut kekuasaan, jika demikian demokrasi kehilangan subtansinya. 

Contoh lain dari kurangnya demokrasi di Indonesia adalah pengekangan terhadap rakyat atas Kebebasan Berkumpul dan Berserikat melalui UU Ormas, sehingga menghilangkan peran rakyat dalam mengawal demokrasi di Indonesia. Pengaturan Ormas sebagai "UU payung" hanya akan menambah panjang birokrasi, perijinan, dan mekanisme yang rumit.1

Untuk menjadi negara demokrasi yang kuat, Indonesia seharusnya bisa menjalankan beberapa hal berikut:

• Demokrasi bisa berjalan dan berproses dalam masa waktu yang lama;
• Ada penegakan hukum berjalan baik;
• Pengadilan yang independen;
• Pemilu yang adil dan kompetitif;
• Civil society yang kuat;
• Terpenuhinya hak-hak sipil, ekonomi, dan budaya warga negara.12

Apakah hal di atas sudah terpenuhi saat ini? Tentu masyarakat bisa menilainya sendiri.

Sikap Terkait Permasalahan Demokrasi yang Ada 

Meskipun Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 naik dari tahun sebelumnya, bukan berarti pemerintah harus berpuas diri. Masih banyak lagi masalah demokrasi yang perlu dibenahi di Indonesia. 

Kita ambil contoh saat adanya demonstrasi, nyatanya masih ada tindakan represif dari aparat pada pendemo, bahkan banyak korban jiwa yang berjatuhan saat menyampaikan aspirasinya, padahal demonstrasi merupakan sebuah kegiatan yang harusnya wajar di negara demokrasi selama itu tidak melanggar aturan yang ada.

Lalu kurangnya rekomendasi dari DPRD kepada eksekutif, yang mana hal inilah yang membuat masyarakat menganggap bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak bekerja dengan maksimal. 

Padahal dalam demokrasi ada yang dinamakan trias politika, yang mana pemerintahan negara tidak hanya dijalankan oleh eksekutif, namun juga oleh legislatif yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat. 

Harapannya, di Hari Demokrasi Internasional ini, pemerintah dapat lebih menggaungkan nilai demokrasi, agar negara kita dapat benar-benar menjalankan nilai demokrasi, tidak hanya sekedar formalitas belaka.

Rekomendasi Sikap Untuk Mahasiswa FK ULM 

• Lebih sering memperhatikan isu terkait demokrasi di Indonesia. Karena sejatinya mahasiswa adalah rakyat yang juga menjadi bagian dalam demokrasi.
• Melakukan filter-kaji-share terhadap informasi yang didapatkan terkait permasalahan politik dan demokrasi. Filter sendiri berfungsi sebagai penyaringan berita agar informasi yang didapatkan valid bukan hoaks. Pengkajian ulang berguna untuk mendalami terkait isu atau informasi yang didapatkan, sehingga informasi menjadi lebih terstruktur rapi, mudah dipahami, dan tentu agar mendapat solusi atau langkah terbaik terhadap isu yang ada. Share, setelah percaya bahwa informasi yang didapatkan adalah valid, dan juga paham terhadap informasi yang ada. Selanjutnya yang bisa dilakukan adalah share, agar setiap orang bisa aware dan melek isu dan informasi yang ada.
• Memerangi hoaks, karena bisa menghancurkan demokrasi di Indonesia.
• Mengkampanyekan tagar positif yang berkaitan dengan demokrasi.
• Mengikuti atau mengadakan acara formal yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan.
• Turut aktif dalam pemilihan umum, minimal di tingkat kampus seperti pemilihan anggota DPM maupun pemilihan calon ketua dan calon wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa maupun Himpunan Mahasiswa Program Studi.

Referensi:

• Bantuanhukum.or.id. (2018). UU Ormas Sebagai Salah Satu Hal yang  Mengancam Demokrasi. Diakses pada September 10, 2020
• Elearn. (2020). Mengintip Sejarah Demokrasi Dunia. Diakses pada September 10, 2020
• H.  Nihaya, M. (2016). Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia. Sulesana, 10 (02).
• Ipu.org. (2018). International Day of  Democracy. Diakses pada September 10, 2020
• Koagouw, M. O. (2019). Peringatan Hari Demokrasi Internasional, Menuju Indonesia Berkeadilan. Diakses pada September 10, 2020
• Maharani, T. (2020). Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia. Diakses pada September 10, 2020
• Putra, A. P. (2020). Sejarah Demokrasi Indonesia. Diakses pada September 10, 2020
• Timesindonesia. (2017). Peristiwa Penting pada 15 September, Peringatan Hari Demokrasi Internasional. Diakses pada September 10, 2020
• Ulya, F. N. (2020). Indeks Demokrasi RI Naik, Tapi 6 Indikator Ini Masih Jadi PR. Diakses pada September 10, 2020
• United Nations. (2020). Covid-19: A Spotlight on Democracy. Diakses pada September 13, 2020
• Wijayanto. Nursahid, F. (2019). Masalah-Masalah Demokrasi Kita Hari Ini. Diakses pada September 10, 2020
• Yahya, A. N. (2020). Kualitas Demokrasi Indonesia Dinilai Cenderung Menurun, Ini Faktornya. Diakses pada September 10, 2020