Asosiasi Tembakau Minta DPR Tinjau Ulang RUU Kesehatan

Khawatir Timbulkan Ketidakpastian Hukum 

 

Berlanjutnya pasal tembakau ini dalam UU Kesehatan dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan pandangan pemerintah tentang harmonisasi peraturan. Oleh karena itu, permintaan terkait pengaturan produk tembakau untuk tidak turut dibahas di dalam RUU dilayangkan. Sementara itu, Ketua Umum Gappri Henry Najoan juga meminta agar Panja RUU Kesehatan memperhatikan kondisi IHT  yang rentan tertekan jika aturan ini disahkan. Dia menjelaskan, tim penjualan saat ini masih lemah karena lemahnya daya beli. "Situasi di industri saat ini sedang menurun."

Bersama dengan seluruh ekosistem pertembakauan, hasil dari diskusi Panja bersama anggota DPR lainnya merupakan hal yang ditunggu.  Dipastikan bahwa berbagai pihak yang melayangkan permohonan akan mengawal proses pembentukan aturan ini agar adil dan transparan.

Rangkuman 

 

IHT ini merupakan sektor padat yang menyerap sekitar enam juta pekerja dari pertani, karyawan pabrik. hingga pedagang kecil dan menengah. Serta, menjadi salah satu kontributor utama dalam keuangan negara melalui sektor cukai dan pajak. Data ini didapatkan berdasarkan Kementrian Perindustrian ( Kemenperin ) dan Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ). Kategorisasi yang ditetapkan terhadap hasil tembakau ini tidak memiliki justifikasi hukum yang kuat, serta dalam pasal tembakau ini juga Kementerian Kesehatan akan memiliki kewenangan dalam mengatur standarisasi kemasan produk tembakau yang mana akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar kementerian.

Melanjutkan keberadaan pasal tembakau ini di RUU Kesehatan dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan visi pemerintah dalam melakukan harmonisasi peraturan. Oleh karena itu, permintaan terkait pengaturan produk tembakau untuk tidak turut dibahas di dalam RUU dilayangkan. Bersama dengan seluruh ekosistem pertembakauan, hasil dari diskusi Panja bersama anggota DPR lainnya merupakan hal yang ditunggu.  Dipastikan bahwa berbagai pihak yang melayangkan permohonan akan mengawal proses pembentukan aturan ini agar adil dan transparan.

Referensi 

1. Asosiasi Tembakau Minta DPR Tinjau Ulang RUU Kesehatan [ Internet ]. Jakarta: medcom.id, 11 Juli 2023. Available at https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/RkjM9qVb-asosiasi-tembakau-minta-dpr-tinjau-ulang-ruu-kesehatan.
2. Legislator Usulkan Narkotika dan Tembakau Diatur Terpisah di RUU Kesehatan [ Internet ]. Jakarta: Republika.co.id, 11 Juni 2023. Available at https://news.republika.co.id/berita/rw366u330/legislator-usulkan-narkotika-dan-tembakau-diatur-terpisah-di-ruu-kesehatan.