Sepekan sudah Pusat Data Nasional (PDN) belum pulih dari lumpuh karena diserang kelompok peretas sejak 20 Juni. Pusat data yang berlokasi di Surabaya itu diserang dengan modus ransomware. Diketahui, gangguan itu diakibatkan ransomware terbaru dengan jenis Lockbit 3.0 dimana serangan siber terhadap PDN dilaporkan mengunci data di 282 kementerian/lembaga. Peretas yang mengirim ransomware meminta 8 juta dolar AS atau Rp131 miliar untuk membuka data.
Di tengah upaya investigasi dan pemulihan data yang dilakukan sebelumnya, tim gabungan menemukan pesan berisi permintaan tebusan dari peretas jika ingin data-data yang tersimpan di PDN dibuka oleh peretas. Namun, pemerintah menolak negosiasi itu dengan tidak memberikan bayaran yang diminta. Kominfo mengaku jika ancaman hacker ini sedang ditangani dan menyebut bahwa pemerintah sedang berfokus untuk mengembalikkan akses layanan.Â
Mencuri perhatian, jawaban Menkominfo, Budi Arie Setiadi ini justru menjadi sasaran para pemangku pemerintahan. Banyak yang menyayangkan pendapat pejabat pemerintah tersebut terkait masalah PDN yang jadi sasaran hacker ini.Â
Kasus kebocoran data PDN memang dipicu oleh serangan ransomware. Indikasi kelalaian dari pihak Kominfo turut berkontribusi pada terjadinya insiden tersebut karena tidak asap jika tidak ada api. Alih-alih belajar dari kesalahan masa lalu, Kominfo seakan menganggap sepele perihal keamanan data nasional. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya back up data, yang seharusnya langkah terdasar seseorang ketika menjaga keamanan data orang lain. Pihak pemerintah justru saling melempar 'bola panas' tanpa ada aksi yang berarti.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni heran karena dana pemeliharaan sebesar Rp 700 miliar tidak membuat PDN aman dari peretasan dan menduga dana pemeliharaan tidak digunakan dengan baik. Beliau mempertanyakan kinerja pihak-pihak yang bertanggung jawab menjaga PDN sebab insiden peretasan kali ini adalah hal yang sangat fatal dan memalukan. Bisanya hanya ngeles dengan seribu alasan tanpa adanya perbaikan.
Peneliti di bidang software Fakultas Teknik UGM, Prof. Ridi Ferdiana, menyayangkan kejadian ini mengingat PDN mempunyai sekumpulan aset yang sangat penting bagi rakyat Indonesia. Oleh karena kejadian itu, masyarakat tentu akan menurunkan tingkat kepercayaan terutama pada saat meletakkan data pribadi ke PDN.
Menteri Komunikasi dan Infomatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi didesak oleh masyarakat untuk mundur dari jabatannya buntut serangan yang menimpa PDN sebagai bentuk tanggung jawab sebab ia dianggap gagal menjaga keamanan di PDNS2 yang membuat pelayanan publik di Indonesia sempat mengalami kelumpuhan
Bobolnya PDN membuat data 800 ribu calon mahasiswa pendaftar Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) ikut raib dan tak bisa balik karena celakanya tidak ada back up. Dikarenakan PDN diretas dan semua data pendaftar KIPK ikut terkena imbasnya, pengumuman ditunda entah sampai kapan padahal masa perkuliahan baru akan segera dimulai. Jika data hilang, bagaimana para penerima KIPK akan melanjutkan perkuliahan?
Kemdikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) sendiri sedang mengupayakan agar sistem kembali pulih dan pengumuman daftar penerima KPIK bisa dijadwal ulang secepatnya. Upaya ini tentu saja butuh waktu, karena semua proses mesti diulang dari awal.
Menolak Lupa Kasus Kebobolan Data yang Terjadi di Indonesia
