Etika Demonstrasi Petani Tuntut Kenaikan Harga Jagung

Karya : Kartika, 2-Perbankan Syariah-A, 190502002.

Hanya demonstarsi lah yang dapat  dilakukan para petani jagung di kabupaten Sumbawa, dengan unjuk rasa dalam bentuk gerakan sosial atas protes yang dilakukan sekelompok masyarakat  dalam menyampaikan aspirasi sebenarnya di hadapan umum. Gerakan dilakukan oleh sekelompok petani yang  merasa kurang diperhatikan oleh pimpinan daerah sehingga memilih jalan demonstrasi dalam menyuarakan tujuannya, walaupun melakukan demonstrasi tetapi para petani tetap menyuarakan tujuannya sesuai dengan peraturan yang ada.

Petani di wilayah Kecamatan Plampang dan Labangka Kabupaten Sumbawa yang tergabung dalam Aliansi Petani Jagung (APJ) Mereka mendatangi Kantor Bupati Sumbawa dan Gedung DPRD setempat untuk menyampaikan tuntutan. Salah satunya menuntut kenaikan harga jagung. Sebab di tengah produksi jagung menurun akibat terserang hama ulat, petani dihadapkan dengan anjloknya harga jagung.

APJ yang dikoordinasi oleh Muhammad husnaini dan jendral lapangan, Muhammad sidik menyuarakan agar Bupati Sumbawa melakukan tindakan terhadap harga produk produk yang dihasilkan petani, karna ditengah wabah ini, harga berbagai barang kebutuhan melonjak tinggi, namun harga jagung malah menurun. Dengan kebijakan harga pembelian pemerintah untuk jagung minimal Rp3.500 Per Kg agar petani bisa menutupi biaya atau modalnya. Namun saat ini harga jagung dikisaran Rp2.950 hingga Rp3.000 per kilogram .

Tuntutan massa, yaitu mendesak Dinas Pertanian segera mengoptimalkan harga pembelian di tingkat petani. Kemudiian mendesak Pemkab membuat regulasi terhadap harga komoditas jagung di Sumbawa. Meminta DPRD meninjau kembali harga jagung di lapangan dan menaikkan harga jagung diangka minimal Rp3500 Per Kg dan maksimal Rp3.950 Per Kg.

Massa yang datang menggunakan 4 armada truk dan 3 pick-up ini dikawal ketat dari aparat Polsek Plampang. Selain menjaga situasi tetap kondusif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga mengatur jalannya aksi agar tertib dan mematuhi protocol kesehatan dengan tetap menjaga jarak aman dan menggunakan masker  di masa pandemic Covid ini.

Camat Plampang, Abdul Haris S.Sos di hadapan massa aksi menyampaikan terima kasih atas aksi yang digelar secara damai dan tertib tidak ada pemberontakan tidak ada perkelahian tidak ada bakar-bakaran selama proses demonstrasi. Ia berjanji akan menindaklanjuti tuntutan itu berkoordinasi dengan pihak terkait.

Awalnya massa berorasi di Kantor Camat, setelah puas massa melanjutkan perjalanan ke Kantor Bupati Sumbawa lalu berlanjut ke Gedung DPRD Sumbawa untuk menyampaikan aspirasi yang sama. Massa langsung disambut Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah yang didampingi Kapolres AKBP Widy Saputra SIK, Sekdis Pertanian dan pejabat lainnya.

Terhadap tuntutan ini,Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah mengapresiasi aksi ini sekaligus ucapan terima kasih kepada massa aksi yang juga menerapkan protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker dan massa aksi tidak melakukan kekacauan melainkan menyuarakan secara damai dan tertib.

Dalam kesempatan itu pula Kapolres menilai aksi itu berlangsung aman, tertib dan damai. Ia berpesan agar kondisi itu tetap dijaga terutama mematuhi protocol kesehatan pencegahan Covid dengan tetap mengenakan masker. Bahkan sat pol PP juga sempat membagikan masker untuk digunakan oleh massa aksi yang belum menggunakannya.

Ada saatnya harus menjadi demonstran yang santai dan bersahaja, dan ada kalanya melakukan teknik demonstrasi yang sedikit keras. Namun bukan berarti seluruh aksi demonstrasi yang dilakukan harus dilakukan dengan cara yang terlalu berlebihan dan berujung untuk tindakan anarkistis yang merugikan pihak massa sendiri.

Jika menyuarakan tujuan dengan etika demonstrasi maka pihak yang dituntut akan lebih terbuka menerima tuntutan tersebut. Apa gunanya berdemonstrasi dan meneriakkan keadilan, jika pada akhirnya membuktikan yang dilakukan memberikan ketidakadilan bagi masyarakat sekitar.Masyarakat menjadi kesulitan karena tidak aman.

Petani jagung yang mengatasnamakan rakyat menjadi pihak yang sangat bertanggung jawab atas masalah ini. Buat apa meneriakkan para penguasa yang bertikai, jika para petani sendiri tidak bisa melakukan demonstrasi yang santun dan tertib.

Tidak semua demonstrasi harus berujung pada perusakan. Jika pada akhirnya demonstrasi yang dilakukan oleh para petani  selalu berujung pada tindakan anarkis, maka mari mengintrospeksi diri terlebih dahulu.

Buat apa melakukan aksi di depan gedung Bupati dan DPRD jika pada akhirnya orang tidak memberi tanggapan. Kita semua harus mengingat penghuni besar DPRD adalah mereka yang dahulunya juga penentang keras pemerintah. 

Sekarang kita berada di posisi yang sama dengan para anggota DPRD di masa lalu. Jika tindakan yang dilakukan pada akhirnya selalu berujung pada tindakan anarkis, maka bersiap-siaplah negeri ini akan lebih hancur di tangan masyarakatnya sendiri.

Masa aksi dengan itikad yang baik, datang menyuarakan pendapat dengan kebenaran kemudian melangsungkan kegiatan demonstrasi dengan aman dan tertib. Maka pihak mana yang tidak terima. Indonesia adalah negara demokrasi yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.