Di sektor kesejahteraan guru, Kemendikdasmen juga berhasil memperkuat sistem sertifikasi guru. Sebanyak 605.650 guru menerima sertifikasi pada 2024, dan target tambahan 806.000 guru di 2025. Sistem sertifikasi ini dirancang agar lebih transparan dan efisien, serta mengurangi potensi keterlambatan dalam penyaluran tunjangan. Seperti yang ditegaskan oleh Mendikdasmen, "Tunjangan guru akan langsung disalurkan ke rekening penerima untuk mengurangi potensi keterlambatan."
Meski pengumuman kenaikan tunjangan sertifikasi dan tunjangan honorer sempat memicu kebingungan, terutama di kalangan guru, publik kini mulai memahami dan menerima kebijakan ini. Seiring waktu, kebijakan ini terbukti menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan kesejahteraan guru, yang selama ini menjadi isu utama dalam pendidikan. Sebagaimana dikatakan oleh Nelson Mandela, "Pendidikan adalah senjata paling kuat yang dapat digunakan untuk mengubah dunia." Pendidikan yang berkualitas, didukung oleh guru yang sejahtera, akan memberi dampak positif bagi masa depan bangsa.
Pemberitaan dan Transparansi Kinerja Kemendikdasmen
Namun, pemberitaan tentang kebijakan pendidikan sering kali terfokus pada polemik kebijakan tertentu, seperti kenaikan tunjangan profesi guru, pendekatan deep learning dalam kurikulum, evaluasi Kurikulum Merdeka, serta rencana kembalinya Ujian Nasional (UN) pada 2026. Sayangnya, pencapaian riil kinerja Kemendikdasmen jarang diberitakan. Padahal, laporan pencapaian program pendidikan dapat dengan mudah diakses di laman resmi kementerian yang menyediakan informasi terkait kebijakan yang telah dijalankan. Dengan pendekatan transparansi ini, masyarakat bisa lebih mudah memahami bagaimana Kemendikdasmen berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Capaian Terhadap Pendidikan di Daerah 3T
Kemendikdasmen juga memperlihatkan komitmennya untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal). Berbagai program, seperti pembangunan fasilitas belajar, pemberian insentif bagi guru di daerah sulit, dan penyediaan asrama untuk siswa di wilayah terpencil, telah dilaksanakan. Mu'ti mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program strategis ini. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional.
Survei Kepuasan Publik dan Evaluasi Kinerja Pemerintah
Survei Litbang Kompas pada Januari 2025 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan sangat tinggi, dengan 80,9% responden menyatakan puas. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat dukungan luas dari masyarakat.
Mencapai Tujuan Pendidikan Jangka Panjang
Meski pencapaian 100 hari Mendikdasmen patut diapresiasi, penting untuk melihatnya dalam konteks jangka panjang. Evaluasi jangka pendek, seperti dalam 100 hari, sering kali terlalu tergesa-gesa dalam menilai dampak kebijakan. Namun, kebijakan yang telah diluncurkan menunjukkan langkah strategis dalam memperkuat fondasi pendidikan Indonesia. Penilaian jangka panjang terhadap pencapaian ini akan lebih bermanfaat untuk menilai seberapa besar dampaknya terhadap kualitas pendidikan di masa depan.
