Pengelola dan Keterlibatan Kementerian
Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat akan dikelola oleh kementerian yang berbeda, meskipun keduanya tetap berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. SMA Garuda akan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang akan mengatur kurikulum dan pengelolaan pendidikan secara langsung. Dalam pengelolaannya, Kementerian Pendidikan akan bekerja sama dengan pihak swasta dan lembaga pendidikan internasional untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan yang diberikan memenuhi standar global. Pemerintah juga akan menyediakan pelatihan khusus untuk guru-guru yang akan mengajar di sekolah unggulan ini, agar mereka dapat memenuhi harapan untuk mencetak generasi pemimpin masa depan.
Sementara itu, SMA Rakyat akan berada di bawah Kementerian Sosial (Kemensos), dengan tujuan memberikan pendidikan yang setara bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Kementerian Sosial akan berperan dalam memastikan bahwa siswa-siswa yang terdaftar di SMA Rakyat mendapat dukungan penuh, mulai dari biaya pendidikan hingga beasiswa untuk melanjutkan studi. Untuk mendukung SMA Rakyat, Kemensos juga akan bekerja sama dengan berbagai lembaga sosial untuk memastikan bahwa program ini dapat menyentuh semua daerah yang membutuhkan, terutama daerah yang rawan kemiskinan.
Dengan adanya dua kementerian yang terlibat dalam pengelolaan kedua jenis sekolah ini, pemerintah berharap dapat memastikan bahwa kedua program tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan masing-masing. Keterlibatan Kementerian Pendidikan dalam Sekolah Garuda dan Kementerian Sosial dalam Sekolah Rakyat memberikan jaminan bahwa pendidikan berkualitas akan terdistribusi dengan baik, baik untuk anak-anak berbakat maupun bagi mereka yang membutuhkan pendidikan dengan biaya rendah.
Pro dan Kontra dari Rencana
Rencana pembentukan Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Pihak yang mendukung rencana ini berpendapat bahwa dengan adanya sekolah unggulan seperti SMA Garuda, Indonesia dapat mencetak generasi muda yang siap bersaing di kancah global. Sekolah ini akan menyediakan fasilitas dan kurikulum yang sangat sesuai dengan tuntutan dunia pendidikan internasional. Di samping itu, SMA Garuda juga akan membuka peluang beasiswa bagi siswa yang berprestasi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, banyak pihak yang melihat bahwa program ini akan memberikan kesempatan bagi anak-anak berbakat di Indonesia untuk mewujudkan impian mereka.
Namun, di sisi lain, ada juga kekhawatiran bahwa rencana ini akan menambah ketimpangan sosial dan ekonomi dalam pendidikan di Indonesia. Sekolah Garuda yang lebih eksklusif dan hanya diperuntukkan bagi siswa-siswa dengan kecerdasan luar biasa dikhawatirkan akan semakin memperburuk jurang pemisah antara anak-anak dari kalangan atas dan bawah. Sementara itu, meskipun SMA Rakyat menawarkan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, nama "Sekolah Rakyat" itu sendiri bisa menimbulkan stigma negatif, yang pada gilirannya dapat memperburuk kesenjangan sosial. Labelisasi semacam ini berpotensi menciptakan persepsi bahwa siswa dari sekolah tersebut dianggap "kelas dua" jika dibandingkan dengan siswa dari sekolah unggulan.
Bahkan, beberapa pihak berpendapat bahwa konsep sekolah unggulan yang terpisah untuk anak-anak dengan kecerdasan tinggi bisa mengingatkan pada sistem pendidikan era kolonial yang membedakan sekolah berdasarkan kelas sosial. Seperti yang disampaikan oleh Koordinator JPPI Ubaid Matraji, Sekolah Garuda berpotensi melanggar konstitusi dan mengabaikan prinsip kesetaraan yang tertuang dalam UUD 1945. Dikhawatirkan juga bahwa konsep ini akan memperlebar kesenjangan pendidikan di Indonesia, yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Pembiayaan untuk pembangunan Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat
Pembiayaan untuk pembangunan Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat harus diatur secara hati-hati agar tidak mengurangi anggaran untuk sekolah-sekolah lain, terutama yang berada di daerah terpencil atau yang masih membutuhkan perbaikan signifikan. Jika tidak diatur dengan bijak, fokus anggaran pada pembangunan sekolah unggulan justru dapat memperlebar ketimpangan kualitas pendidikan antar sekolah di seluruh Indonesia. Pemerataan kualitas pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama, dengan memastikan bahwa sekolah-sekolah yang sudah ada mendapatkan alokasi dana yang cukup untuk perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas guru, dan fasilitas yang memadai. Untuk itu, pembiayaan proyek sekolah unggulan seperti SMA Garuda harus dilakukan tanpa mengurangi anggaran untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan dukungan lebih. Pemerintah perlu memastikan bahwa program-program pendidikan reguler tetap mendapat perhatian serius, agar kualitas pendidikan di seluruh Indonesia tidak semakin terjepit oleh ketimpangan antara sekolah unggulan dan sekolah-sekolah lainnya.
Apakah Ini Solusi yang Tepat untuk Pendidikan Indonesia?
