Selain itu Ketika terjadi kecurangan masyarakat Indonesia bisa langsung melaporkan tindakan tersebut kepada lembaga yang menjadi wakil pemerintah dalam hal ini direktorat metrology. Jadi pembentukan undang undang dan pelaksanaannya adalah sebagai bentuk dari sila keempat Pancasila dalam metrology.
Pada sila kelima yang berbunyi “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, keadilan sosial senantiasa dihadapkan pada proses atau persoalan terkait ekonomi. Pada pelaksananya metrology Legal yang bergerak memastikan kesatuan ukuran dari sabang sampai Merauke, membawa amanah ini dalam pelaskannya, yaitu membuat seluruh warga negara Indonesia merasa diperlakukan adil dalam kehidupan bersosialnya yang ditandai dengan diberikan ukuran yang sama baik dari strata sosial manapun, tidak menjadikan harga yang lebih mahal untuk masyarakat menengah ke atas dan lebih murah untuk kalangan menengah kebawah.
