Banyak Ruangan Banyak Ac, Banyak Uang Banyak Acc, Sistem Demokrasi yang ambrul adul di Indonesia, Koruptor masih Berkuasa, By AKR
Perhelatan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) baru saja selesai di 171 Daerah yang terbagi 17 Provinsi,39 Kota 115 Kabupaten seluruh Indonesia Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Tahun 2018 cita rasa seperti Pilpres hal ini menarik untuk dicermati karena semua partai Politik menjadikan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) sebagai cerminan menuju 2019.
Karena Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2019 menentukan Parliamentary Threshold dan ukuran sejauh mana mesin partai bekerja sehingga menjadi bahan evaluasi sebelum memasuki tahun 2019. Beberapa partai Politik yang kadernya kalah di Pilkada Serentak melakukan evaluasi besar-besaran serta meracik ulang strategi sehingga tidak tumbang pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019. Dan tetap masih ada di Parlemen
Demokrasi Indonesia dianggap cukup baik karena antisipasi dari pemerintah khususnya penyelenggara dalam hal ini komisi Pemilihan Umum (KPU) karena mereka mampu memetahkan daerah-daerah yang berpotensi Konflik di Pilkada 2018 hal ini patut kita apresiasi, tetapi ada kekurangan yang harus bisa terlihat dengan maraknya Money Politik yang tidak bisa dihilangkan karena belum banyak masyarakat Indonesia yang menentukan pilihan politik secara rasional.
Artinya masih banyak masyarakat yang menentukan pilihan Politik berdasarkan Hubungan kekeluargaan, Hubungan sesama agama, suku serta dijanjikan memberikan sesuatu apabila memilih pasangan  calon tertentu. hal ini dikarenakan Partai Politik seharusnya memberikan pendidikan Politik kepada masyarakat sehingga masyarakat yang menentukan pilihan politiknya berdasarkan Visi dan Misi.Â
Sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang benar-benar terpilih karena mempunyai kemampuan dan kualitas serta komitmen untuk membangun daerah bukan memlilih pemimpin yang hanya punya komitmen kepada partai politik yang mengusungnya tetapi komitemn bersama rakyat dan membangun daerah yang maju secara infrastruktur, Pembangunan Sumber daya manusia dan Pemberantasan Kemiskinan dan membangun daerah yang bebas dari korupsi.
Demokrasi Offside
Kenapa sampai ada Demokrasi Offside bukanya Penyelenggar Berhasil dalam Pilkada serentak tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 serta mampu meminimalisir Konflik dan meningkatnya Partisipasi Pemilih yang awalnya diperkirkan hanya 67% setelah Pemilihan Partisipasi Pemilih Mencapai 77%.
Hal ini tentu memberikan optimis bagi menyenggara. Tetapi kita harus melihat ada beberapa Calon Kepala daerah yang pada saat Proses Kampanye sampai Pemilihan pada tanggal 27 Juni berada di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta beberapa Calon Kepala Daerah yang terindikasi Korupsi dan Berpotensi di tahan setelah Pemilihan Kepala Daerah 2018.
Harusnya Partai Politik memberikan Rekomendasi kepada Calon Kepada Daerah sebagai syarat untuk mengikuti Pesta Demokrasi yang dilaksanakan setiap 5 Tahunan tersebut melihat rekam jejak sehingga tidak ada sigma di publik bahawasanya Partai Politik memberikan Rekomendasi kepada Calon Kepala daerah dengan meminta mahar politik dengan berbagai macam alasan hal ini yang tentu menghasilkan Pemimpin yang Korup serta Demokrasi yang Offside.
Partai Politik harusnya memberikan cerminan Politik yang baik kepada masyarakat dengan cara tidak memberikan Rekomandasi kepada calon kepada daerah yang secara integritas dan tidak mempunyai komitem dalam pemberantasan korupsi di daerah hal ini merupakan bentuk komitmen Partai Politik dalam membangun Demokrasi yang berkualitas dan subtansial karena sudah menjadi Rasia umum banyak kepala daerah yang tersandung kasus Korupsi tentu akan merusak citra partai Politik yang mengusung Kepala daerah apabila tertangkap oleh aparat penegak hukum.
Penting untuk dilihat karena Kepala daerah yang tersandung kasus Hukum tentu tidak fokus dalam mengelolah daerahnya sudah banyak daerah yang kepala daerah yang tersandung kasus hukum fokus kepada kasus hukumnya.
