Menurut penuturan lisan yang saya dengar dari ata tu'a (orang-orang tua) Kolang bahwasanya nenek moyang kampung bernama Pesau.Â
Pesau ini berasal dari Minangkabau. Akan tetapi setelah saya menelusuri catatan dan silsilah orang Minangkabau, saya tidak menemukan silsilah tentang orang Minang yang menjadi asal-usul orang Kolang.Â
Setidaknya dari berbagai sumber baik lisan maupun tertulis, orang Kolang pertama berasal dari Minangkabau yang bernama pesau.Â
Pesau berlayar dari Minangkabau atau Sumatra Barat sekarang menuju Goa, Makassar. Ia menetap sementara waktu di Goa untuk kemudian berlayar ke Bima. Dari Bima dia berlayar ke Warloka, Labuan Bajo.Â
Dari Warloka menuju ke Nangalili dan kemudian melanjutkan ke Lembah Beo Kolang. Saya juga menjadi yakin karena masyarakat di wilayah Manggarai Raya (Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur), bahkan sebagiannya di wilayah Pulau Flores mengaku nenek moyang mereka berasal dari Minangkabau.
Selain itu terdapat bukti sejarah kedatangan orang Minangkabau di kedaluan Kolang ribuan tahun lalu di Flores Barat yaitu di lembah kolang. Orang Minangkabau itu menyusuri lembah-lembah dengan melewati daerah aliran sungai Wae Impor.Â
Kemudian mereka tiba di Kampung Lembah Kolang dan menetap ke perkampungan itu hingga meninggal dunia. Hingga saat ini, bukti kuburannya masih bisa dilihat (Sumber ini diambil dari tulisan Markus Makur di Kompas.com).
Mbereh dan Pusu Wokok Data Kolang
Semasa kecil sampai saat ini, saya bisa melihat mbereh-nya orang-orang Kolang. Setiap pagi, orang-orang Kolang pergi ke kebun untuk mengolah pertanian dan perkebunan. Sorenya bapak-bapak membawa kayu dan ibu-ibu membawa roto.Â
Saya pun merasakan hal ini ketika hadir langsung di tengah-tengah kampung Kolang dan sungguh-sungguh merasakan nuansa mbereh ini dalam diri ata Kolang. Bagi saya, setiap kali mengingat atau menyebut kampung Kolang, pikiran pertama yang muncul adalah ata kolang, ata mbereh.
Saya hanya menyesali bahwa mbereh data Kolang ini tidak diimbangi dengan sistem, sarana dan prasarana pemerintah. Pemerintah kurang memperhatikan indikator proxy kesejahteraan petani (NTP).