Asian Development Bank dalam Kebijakan Ekonomi Tiongkok

Tiongkok telah berjalan jauh dalam mengembangkan sistem keuangan dan telah mengerjakannya secara masif dan sangat cepat. 

Tiongkok menyusun kebijakan ekonomi yang telah membuat kemajuan yang signifikan dalam restrukturisasi dan reorganisasi sektor keuangan sejak akhir 1990-an. 

Regulasi keuangan Tiongkok saat ini jauh lebih tidak terfragmentasi disertai dengan penurunan yang stabil dalam pangsa aset perbankan. 

Restrukturisasi dan konsolidasi kebijakan berasal dari koperasi kredit, Postal Savings Bank of China dan pendanaan yang lebih kondusif untuk bank-bank komersial guna menghasilkan sistem keuangan yang lebih beragam. 

Reformasi pasar ekuitas telah melihat transisi dari sepertiga menjadi dua pertiga privatisasi, sementara upaya untuk meningkatkan tata kelola dan aksesibilitas telah didukung oleh pernyataan Tiongkok dalam Morgan Stanley Composite Index. 

Peningkatan liberalisasi pasar obligasi telah memudahkan lembaga keuangan asing untuk berpartisipasi di pasar obligasi dalam negeri. Upaya Tiongkok untuk menahan pertumbuhan kewajiban luar negeri bersama-sama mempromosikan peningkatan moderat dalam kepemilikan aset keuangan domestik di luar negeri telah memungkinkan untuk menghindarkan Tiongkok dalam lingkup neraca pembayaran.

Sejak tahun 1990-an, sistem keuangan Tiongkok menjadi semakin kompleks dan meningkat, menimbulkan kekhawatiran serius tentang stabilitas keuangan. 

Hal pokok yang perlu dijaga adalah pertumbuhan lembaga keuangan non-bank sehingga bank tidak hanya menjadi pemain penting di pasar obligasi dan ekuitas, tetapi juga terkait erat dengan pertumbuhan pesat pembiayaan off balance sheet melalui kombinasi aktivitas pendanaan antarbank, pengelolaan produk kekayaan dan aktivitas shadow banking. 

Dengan demikian, bank-bank besar milik negara telah menjadi sumber penting penyediaan likuiditas bagi bank-bank komersial yang lebih ke;cil dan berbagai lembaga keuangan non-bank.

Tiongkok sekarang menghadapi tantangan besar dalam hal stabilitas keuangan yang berasal dari tingkat utang dalam negeri dan ukuran sistem keuangan bayangan yang sangat besar (Tobin et al., 2020). 

Skenario optimal bagi policymaker Tiongkok adalah pelepasan kewajiban pihak lawan yang terkelola yang melibatkan restrukturisasi dan diversifikasi utang perusahaan di samping penciptaan sistem keuangan yang lebih beragam. Sejauh ini, kebijakan difokuskan pada debt for equity swaps dengan BUMN berutang.