Mohon tunggu...
Darma Lestari
Darma Lestari Mohon Tunggu... Lainnya - Kontributor Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dukung kami dalam menampilkan performa prima dan berkontribusi besar dalam melayani masyarakat. Kanwil Kemenkumham Sulut PASTI (Profesional, Akubtabel, Sinergi, Transparan Inovatif) HEBAT (Humanis, Empati, Bijak, Aktif, Total).

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Kanwil Kemenkumham Sulut Terima Dua Penghargaan dari DJPb Provinsi Sulut

27 Maret 2023   14:29 Diperbarui: 27 Maret 2023   14:46 59
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Manado (27/03) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara menerima dua penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara yaitu peringkat Pertama Satuan Kerja Dengan Nilai IKPA Terbaik Tahun 2022 kategori Pembina (sedang) 11 s.d 20 Satker (Ditjen Pemasyarakatan) dan Peringkat Ketiga Satuan Kerja Dengan Nilai IKPA Terbaik Tahun 2022 kategori Pembina (Kecil) 2 s.d 10 Satker (Ditjen Imigrasi).

Penghargaan tersebut langsung diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Utara Ratih Hapsari Kusumawardani kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara Ronald Lumbuun, dalam kegiatan Executive Gathering dan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 yang digelar oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara bertempat di Gedung Keuangan Negara Manado, dan dihadiri oleh 259 KPA Satker Mitra Kerja KPPN Manado.

Dalam laporannya, Ratih menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempererat kemitraan, kolaborasi, sinergi, serta komitmen bersama antara Kementerian Keuangan dangan Kementerian/Lembaga guna mengawal pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN secara optimal. "Semoga dengan Executive Gathering dan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran ini, kita dapat meningkatkan kualitas komunikasi kuasa BUN dan KPA dalam rangka memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan Provinsi Sulawesi Utara," pungkasnya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun