Kenaikan PPN 12%: Bermanfaat untuk Siapa?

Jalan Tengah

Dengan segala kontroversi dan masalah yang ada, Indonesia tetap memerlukan pajak untuk mendistribusikan kekayaan dan menjalankan APBN. Namun, dengan situasi yang sekarang Indonesia hadapi, kebijakan yang dibuat hanya akan memberikan beban tambahan untuk masyarakat kelas menengah dan kelas bawah. Kelas atas memang merasakan keuntungan dari PPN yang digratiskan, tetapi dalam situasi sekarang, seharusnya ada cara lain yang bisa diambil untuk memungut pajak dari mereka. 

Data dari OECD yang ditunjukkan grafik 3,  menunjukkan Indonesia memiliki tax to GDP ratio yang rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya, yaitu sebesar 12.1%. Bahkan, menurut LPEM, tax to gdp ratio Indonesia pada tahun 2023 hanya 10.31% . Untuk itu, rasio ini harus ditingkatkan. Menaikkan tax to GDP ratio tidak harus menaikkan tax rate seperti PPN. Salah satu cara lain untuk menaikkan rasio tersebut adalah dengan tax administration. Metode ini lebih berfokus dengan efisiensi mengumpulkan pajak daripada menaikkan tingkat pajak. Hasil dari implementasi tax administration yang efisien, Salah satunya meningkatkan intensitas administrasi pajak dengan memindahkan perusahaan-perusahaan teratas di setiap wilayah ke Kantor Pelayanan Pajak Menengah, yang memiliki struktur dan prosedur serupa tetapi rasio staf terhadap wajib pajak yang jauh lebih tinggi, ternyata berhasil menaikkan penerimaan pajak lebih dari dua kali lipat (Basri et al., 2021). 

Grafik 3. Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB tahun 2022. Sumber : OECD (2022)

Selain penerimaan pajak harus efisien, pemerintah juga harus mengevaluasi struktur pajak yang sudah dijalani sekarang, apakah efektif atau tidak? Melansir dari laporan OECD yang membahas tax di Indonesia, ditemukan penerimaan pajak Indonesia mayoritas berasal dari PPN dan PPh. Jika dibandingkan dengan negara-negara OECD, mayoritas penerimaan pajak mereka dari social contribution dan Income tax. Di Indonesia, salah satu bentuk social contribution adalah BPJS. Dari laporan yang sama, ditemukan tarif pajak ini hanya memberikan pendapatan sebesar 4%, sedangkan negara-negara OECD tarif ini bisa memberikan kontribusi sebesar 26% dari total pendapatan pajak. Dari sini terlihat Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan social contribution-nya. Tentu  yang harus diperhatikan juga, dengan banyaknya orang turun kelas dan banyak pekerja yang di sektor informal, opsi mengembangkan social contribution bisa menjadi berat karena akan menggerus pendapatan mereka. Langkah yang diambil pemerintah seharusnya dapat memberikan stimulus kepada perekonomian dan juga meningkatkan kepercayaan kepada institusinya. Melalui bantuan-bantuan yang tepat dan juga peningkatan transparansi, kenaikan pajak dapat diterima dengan lebih baik oleh masyarakat. 

Pernyataan yang dilontarkan dalam konferensi pers tentang kenaikan PPN seharusnya bisa menenangkan. Namun, jika pemerintah tidak jeli dalam memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat rentan dan senantiasa tidak memperbaiki cara pengelolaannya. Kenaikan pajak berapapun tidak akan memberi manfaat yang berarti karena dana tersebut sudah terlebih dahulu disalahgunakan karena salah pengelolaan dari institusi. Buruk sangka memang tidak baik, tetapi dengan bukti yang ada, apakah kenaikan ini bermanfaat untuk masyarakat? Atau hanya akan menjadi sumber penerimaan bagi elit birokrat? 

Referensi

• Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. (2004). Institutions as the fundamental cause of Long-Run growth. https://doi.org/10.3386/w10481
• Basri, M. C., Felix, M., Hanna, R., & Olken, B. A. (2021). Tax administration versus tax rates: Evidence from corporate taxation in Indonesia. American Economic Review, 111(12), 3827--3871. https://doi.org/10.1257/aer.20201237
• Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2024). Arthur Laffer. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/money/Arthur-Laffer
• Fiscal policy - the laffer curve. (2023). Reference Library | Economics | Tutor2u https://www.tutor2u.net/economics/reference/laffer-curve
• Murray, A., & Housden, T. (2017). Nine charts which tell you all you need to know about North Korea. BBC.com. https://www.bbc.com/news/world-asia-41228181
• Oktaviyoni, A. (2024). Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka. pajak.go.id. https://pajak.go.id/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka
• OECD (2022), Consumption Tax Trends 2022: VAT/GST and Excise, Core Design Features and Trends, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/6525a942-en.
• OECD (2024), Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2024: Tax Revenue Buoyancy in Asia, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e4681bfa-en.
• Rezki, J. F., Riefky, T., Maizar, F. A., Adriansyah, M., & Fitriani, D. (2024). Indonesia Economic Outlook Q3-2024 (Indonesian Version). LPEM FEB UI. https://lpem.org/wp-content/uploads/2024/08/IEO-Q3-2024-ID.pdf
•  Rezki, J. F., Riefky, T., Maizar, F. A., Fitriani, D., Hamonangan, M. G., & Salim, H. (2024). Indonesia Economic Outlook 2025: Stagnasi Sekuler dan Peningkatan PPN. LPEM FEB UI. 
• https://lpem.org/wp-content/uploads/2024/11/IEO-2025-ID-a.pdf
• Sangkuhl, E. (2015). How the Macroeconomic Theories of Keynes influenced the Development of Government Economic Finance Policy after the Great Depression of the 1930's: Using Australia as the xample. Athens Journal of Law, 1(1), 33--52. https://doi.org/10.30958/ajl.1.1.3
• Tim CNN Indonesia. (2024). Penyebab deflasi RI 5 bulan beruntun diungkap BPS. Ekonomi. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241002085803-532-1150609/penyebab-deflasi-ri-5-bulan-beruntun-diungkap-bps
• Tim CNN Indonesia. (2024). Sri Mulyani soal PPN 12 Persen di 2025: APBN Harus Dijaga Kesehatannya. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241113203844-532-1166331/sri-mulyani-soal-ppn-12-persen-di-2025-apbn-harus-dijaga-kesehatannya
• Tim CNN Indonesia. (2024). Sri Mulyani Sebut Gratis PPN Senilai Rp100 T Banyak Dinikmati si Kaya. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240828155748-532-1138638/sri-mulyani-sebut-gratis-ppn-senilai-rp100-t-banyak-dinikmati-si-kaya
• Tim Media. (2024). DPR sahkan RUU APBN 2025. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4366-dpr-sahkan-ruu-apbn-2025.html
• Tim Media . (2024). Kinerja APBN 2023: Ahead the curve.  Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sumbawabesar/id/data-publikasi/berita-terbaru/2956-kinerja-apbn-2023-ahead-the-curve.html
• Transparency International. (2023). Corruption Perceptions Index 2023. Transparency International. https://www.transparency.org/en/cpi/2023
• UNDP (United Nations Development Programme). 2024. Human Development Report 2023-24: Breaking the gridlock: Reimagining cooperation in a polarized world. New York.