Terlebih tipisnya dompet Indonesia, subsidi pengurangan PPN untuk mobil listrik yang mencapai 10% telah dipandang sebagai beban. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mendorong permintaan konsumen, banyak yang berpendapat bahwa subsidi tersebut terlalu besar dan perlu ditinjau ulang, khawatir menjadi pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Kompas, 2022).
Jadi Kapan Kamu Tidak Berketergantungan?
Kontribusi ekspor produk otomotif masih tergolong lebih rendah dibandingkan jumlah impornya, di mana hanya tercatat sebesar 5.96% atau 1.504 unit (Ekongo, 2023). Sementara impor produk otomotif menyumbang 18,2% dari keseluruhan impor kendaraan sejumlah 13.863 unit (KAIDA, 2024). Celah tersebut menyebabkan defisit perdagangan, dimana uang mengalir keluar negeri lebih banyak daripada uang masuk. Aduh Joko, Apa yang bisa dibanggakan jika tetap didikte oleh kekuatan global? Apalagi ujung-ujungnya tetap ketergantungan pada komponen luar negeri...
Kamu Ngebandingin Aku?
Oh, Jelas.
Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Core, menekankan pentingnya pemantauan jangka panjang terhadap kebijakan insentif. Menurutnya, dari segi urgensi, insentif ini belum tentu se-mendesak bantuan saat pandemi yang merupakan ancaman darurat. Selain itu, dari segi alokasi anggaran, ia menilai insentif mobil listrik lebih menguntungkan orang kaya dibandingkan UMKM yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.
Ekonom Senior, Faisal Basri memperingatkan potensi konflik antara kebijakan insentif kendaraan listrik dengan upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan transportasi umum. Sebagai contoh, wacana pengurangan subsidi KRL dapat berdampak pada kenaikan tarif dan mengurangi minat masyarakat menggunakan transportasi publik.
"Yang bikin kita miris, waktu yang bersamaan subsidi penumpang KRL akan dipotong 50%. PSO (public service obligation) untuk dua koma sekian triliun akan dipotong jadi satu koma sekian triliun," ungkapnya.
Faisal menekankan bahwa insentif kendaraan listrik, bagaimanapun tujuannya, pada akhirnya akan dinikmati oleh pemilik kendaraan pribadi. Beliau berpendapat bahwa untuk memperbaiki tata kelola transportasi di Indonesia, APBN seharusnya diprioritaskan untuk mendukung pengembangan transportasi umum yang lebih terjangkau dan menarik bagi masyarakat (CNBC, 2024)
Karena itu, Faisal mempertunjukkan sebuah trade-off dalam pemilihan kebijakan. Dilema antara memprioritaskan produksi kendaraan listrik, atau meningkatkan produksi kendaraan umum untuk mengurangi emisi karbon.
Titik produksi yang berada pada kurva Production Possibility Curve (PPC) menunjukkan sebuah trade-off alokasi sumber daya antara produksi dua kebijakan. Pergeseran kurva PPC ke luar menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi, yang berarti kapasitas produksi negara meningkat. Jika kebijakan pemerintah memprioritaskan subsidi optimal untuk kendaran listrik, hasilnya ditunjukkan pada titik T. Akan tetapi, jika pemerintah memilih subsidi untuk transportasi umum, maka dampak positifnya dapat dirasakan lebih luas dan efektif, seperti pada titik P dalam model. Â
Di sisi lain, preferensi masyarakat dan permintaan terhadap jenis kendaraan menjadi salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi keputusan produksi. Sejauh ini, lebih banyak suara yang memilih pengembangan pada kendaraan umum ketimbang mobil listrik. (Kompas, 2022).
Aku Sibuk, Sibuk Berbisnis.
