Senjata Makan Tuan: Mengorbankan Kesejahteraan Demi Keamanan yang Tak Berasa

Usut punya usut, anggaran sebesar 134.3 triliun rupiah ini ternyata tidak semuanya digunakan untuk pendanaan hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan. Sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk hal-hal yang bersifat non militer.  Berdasarkan artikel yang dirilis oleh Republika, Direktur Utama Asabri, Wahyu Suparno, melaporkan bahwa terdapat 464.000 personel militer non aktif yang masih menjadi tanggungan negara. Sepanjang tahun 2022, total pembayaran dana pensiun dari anggaran pendapatan belanja negara sebesar Rp 16,09 triliun yang dibayarkan setiap bulan dan disalurkan melalui 14 mitra bayar di Indonesia. Pengeluaran ini akan terus bertambah secara signifikan jika negara terus menjadikan sektor pertahanan sebagai sarana pembukaan lapangan pekerjaan, di mana, setiap tahunnya TNI menerima ribuan personel baru. Personel-personel baru inilah yang akan menambah jumlah tanggungan negara ketika mereka sudah pensiun di masa depan. Ditambah lagi, berdasarkan statement Kementerian Keuangan, saat ini kewajiban jangka panjang program pensiun bagi pensiunan PNS dan TNI sudah mencapai 2.929 triliun rupiah.  

Selain itu, kontributor utama inefisiensi anggaran militer Indonesia juga berasal dari  gaji dan tunjangan jabatan para perwira berbintang maupun kolonel yang berdasarkan tribunnews.com perbulannya saja bisa mencapai Rp 48.867.500 dan angka ini belum termasuk tunjangan-tunjangan lain nya. Namun sebenarnya yang menjadi fokus utama permasalahan ini adalah keberadaan 150 perwira berbintang dan 500 kolonel yang tidak memiliki jabatan alias menganggur berdasarkan laporan BBC, yang mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki jumlah personel militer yang terlalu banyak. Keberadaan ratusan perwira berbintang dan kolonel yang menganggur ini berkontribusi secara langsung terhadap inefisiensi pengeluaran militer Indonesia. Dimana ratusan perwira berbintang dan kolonel ini dengan pendapatan hampir 10x lipat gaji UMR Ibu Kota, sehari-harinya pergi ke kantor hanya untuk ikut apel harian tanpa adanya tanggung jawab pekerjaan. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak memberikan kontribusi bagi peningkatan tingkat pertahanan negara, hanya menggerus uang pajak masyarakat saja. 

Hal ini kemudian menyebabkan program-program sosial yang sudah dikorbankan untuk mendanai pengeluaran militer menjadi sia-sia. Anggaran program-program sosial yang sudah dikorbankan untuk pengeluaran militer, nyatanya tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan level keamanan negara. Tanpa adanya perombakan anggaran militer, sebenarnya lebih baik jika dana-dana militer tersebut dialihkan untuk program-program sosial saja yang memang secara hasil bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Toh jika masih terus seperti ini, tidak akan ada peningkatan yang berarti dari kekuatan militer Indonesia. 

Maka sudah sepatutnya pemerintah mengkaji ulang dan jika perlu, membuat perombakan terhadap anggaran militer Indonesia. Perombakan yang dimaksud bukan berarti perlu adanya penambahan atau pengurangan terhadap anggaran militer Indonesia. Namun, lebih kepada bagaimana uang pajak sebesar 134,3 triliun rupiah yang sudah dianggarkan untuk pengeluaran militer ini benar-benar bisa meningkatkan keamanan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tanpa adanya perubahan, kesejahteraan masyarakat yang sudah dikorbankan demi anggaran militer menjadi sia-sia.

Diulas oleh: Reyhan Muhammad Hatta | Ilmu Ekonomi 2023| Trainee Divisi Kajian Kanopi FEB UI 2023/2024

Referensi:

Ansar, A. (2021, November 9). Perbandingan Gaji Dan Tunjangan Panglima TNI Andika Perkasa dan Kapolri Listyo Sigit, Besar Mana? tribuntimur.com. Retrieved November 2, 2023, from https://makassar.tribunnews.com/2021/11/09/perbandingan-gaji-dan-tunjangan-panglima-tni-andika-perkasa-dan-kapolri-listyo-sigit-besar-mana?page=all 

BBC.com. (2019, February 7). Ratusan jenderal dan kolonel TNI menganggur: Antara dwifungsi dan "anggaran gaji yang hangus sia-sia." BBC News Indonesia. Retrieved November 2, 2023, from https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47146488 

D Abell, J. (1994). Military Spending and Income Inequality. Journal of Peace Research, 31, 35--43. https://www.jstor.org/stable/425581 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. (2010, August 18). Grafik Anggaran Pendidikan 2005 - 2010. Keguruan UMM. Retrieved November 2, 2023, from https://keguruan.umm.ac.id/id/berita/grafik-anggaran-pendidikan-2005-2010.html 

Farley, A. (2023, August 1). What Does "Guns and Butter" Mean in Government Spending? Investopedia. Retrieved November 2, 2023, from https://www.investopedia.com/ask/answers/08/guns-butter.asp#:~:text=%22Guns%20and%20Butter%22%20describes%20the,or%20family%20assistance%2C%20the%20butter.