New Public Management secara alami berargumen untuk pemerintah yang lebih kecil dan manajemen konvensional dari keuangan publik, termasuk anggaran berimbang. Pemerintah tidak boleh membelanjakan lebih dari pendapatannya selama periode anggaran tertentu, menghindari pinjaman yang meningkatkan utang nasional dan sebaiknya mengurangi utang nasional.
Ini adalah ideologi yang mendasari Thatcherisme, jika tidak selalu praktiknya. Setelah delapan belas tahun tidak menjabat, New Labour tidak ingin mengancam kesehatan fiskal dan dituduh tidak bertanggung jawab secara finansial. Alih-alih meminjam dengan harga murah, Partai New Labour mengadopsi KPS untuk perusahaan swasta membiayai usaha peningkatan infrastruktur, dimana akan dibayarkan kembali oleh pemerintah di tahun-tahun mendatang.
Seiring waktu, konsep KPS diperluas untuk mencakup proyek teknologi bersama, kemitraan di bidang pendidikan, dan juga layanan kesehatan. Konsep KPS telah menjadi konsep yang sangat heterogen, dan kini telah berkembang menjadi label yang mencakup semua kemungkinan bentuk kolaborasi baru antara pemerintah dan sektor swasta.
Â
Penyebab dan Berbagai Kasus Kegagalan KPSÂ
Dari sudut pandang kebijakan publik, tujuan utama KPS adalah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pada saat yang sama, KPS juga akan membawa sumber daya swasta ke dalam layanan publik dan mengurangi tekanan jangka panjang pada keuangan pemerintah. Namun, tujuan ini tidak selalu terwujud karena kinerja serta kelayakan KPS bervariasi di berbagai industri.
Permasalahan pertama adalah mengenai biaya. Biaya proyek perlu dinilai selama masa pakainya, dengan mempertimbangkan keseluruhan biaya yang terkait dengan pembiayaan, konstruksi, dan transaksi yang terkait dengan tender, negosiasi, dan pemantauan proyek. Dalam hal ini, bukti yang diberikan oleh berbagai peneliti akademis dan organisasi internasional menunjukkan bahwa KPS seringkali lebih mahal ketimbang saat dilaksanakan pemerintah sendiri.
Biaya pinjaman sektor swasta sering cenderung lebih tinggi daripada sektor publik. Hal ini diilustrasikan dalam studi oleh Romero (2015) dan Hall (2015) yang mengutip data tahun 2015 oleh Kantor Audit Nasional Inggris (NAO). Tingkat bunga efektif dari semua kesepakatan keuangan swasta berkisar antara 7-8 persen, dua kali lipat dari semua pinjaman pemerintah, yakni 3-4 persen. Hal ini menyiratkan beban yang jauh lebih besar pada dompet publik ketimbang jika pemerintah meminjam dari bank swasta atau menerbitkan obligasi secara langsung.
Pada saat yang sama, KPS juga sangat sulit untuk ditenderkan dan dinegosiasikan. Hal ini terlihat dari fakta bahwa KPS yang dinegosiasikan ulang, sering kali menimbulkan biaya transaksi yang lebih tinggi. Menurut Hall (2015), biaya transaksi tender dan pemantauan KPS menambah 10-20 persen dari biaya mereka, sedangkan biaya konstruksi lebih tinggi di bawah KPS karena pemodal memerlukan kontrak yang sudah siap, yaitu sekitar 25 persen lebih tinggi (Platz et al., 2016).
Lebih lagi, biaya ini harus ditambahkan potensi risiko atau kewajiban fiskal cadangan yang berkaitan dengan KPS. Contohnya terlihat pada berbagai potensi risiko yang timbul dalam proyek infrastruktur, seperti risiko konstruksi, risiko keuangan, risiko ketersediaan, risiko permintaan, dan risiko lainnya.Â
Biaya-biaya yang tak terlihat ini merupakan sebuah ancaman terhadap kesehatan fiskal. Menurut Romero (2015), pengalaman historis beberapa negara di negara maju dan berkembang menunjukkan bahwa KPS dapat menimbulkan risiko keuangan yang besar bagi pemerintah.
Mengingat kekhawatiran mengenai biaya asli KPS, penting agar hal ini diimbangi dengan peningkatan kualitas penyediaan layanan dan efisiensi. Memang, alasan utama untuk mengadakan perjanjian KPS adalah kemungkinan peningkatan dalam pemberian layanan dan efisiensi oleh mitra swasta dibandingkan dengan apa yang dapat ditawarkan oleh pengadaan tradisional. Namun bukti menunjukkan bahwa peningkatan layanan ini tidak selalu terwujud.
