Enam bulan lalu, tepatnya tanggal 15 Maret 2011 Kompas Forum, sebuah situs diskusi mengenai beragam peristiwa dan isu nasional, memuat sebuah topik (thread) yang saya kirim, berjudul “Bolehkah Gereja Dijadikan...?”.Lengkapnya thread tersebut berjudul: Bolehkah Gereja Dijadikan Basis Perjuangan Politik Pro-M?
Tidak tanggung-tanggung, topik tersebut telah meraup jumlah pengunjung sangat fantastik, yaitu 17.566views dengan106 komentar.Komentar terakhir diposting tanggal 07 September 2011.
Topik diskusi tersebut berangkat dari situasi yang saya alami dansedang terjadi di wilayah Papua saat itu, terkait keterlibatan sejumlah tokoh gereja lokal dalam berbagai kegiatan politikPapua Merdeka. Fenomena yang sebetulnya masih terus berlangsung hingga kini, bahkan cenderung semakin intens. Saya sebutkan beberapa kegiatan yang di dalamnya sejumlah tokoh gereja lokal terlibat aktif, seperti menggelar jumpa pers, memediasi diskusi, dialog, bedah buku, memimpin demonstrasi dll yang tujuannya jelas-jelas mengarah kepada tuntutan merdeka (self determination).
http://forum.kompas.com/nasional/35042-bolehkah-gereja-dijadikan.html
Barangkali diskusi tersebut tidak bisa digolongkan sebagai polling sebagaimana jamak dilakukan sejumlah lembaga. Tetapi saya kira substansinya sama : memberi ruang kepada publik untuk bersikap, menentukan pilihan bebas, kritis menyikapi sebuah situasi yang gamang. Berikut beberapa catatan dari tanggapan/pendapat/sikap/opini/komentarpara “peserta” forum diskusi online tersebut bisa saya share ke rekan-rekan Kompassianer. Saya coba mengklasifikasi pendapat-pendapat tersebut dalam dua kelompok:
1.Setuju Gereja mendukung Perjuangan separatisme di Papua :
a.Gereja mempunya hak untuk melindungi umatnyaapabila haknya akan diambil...Kalau ternyata kaum separatis meminta perlindungan jika nyawa mereka terancam oleh militer... jika gereja memberikan perlindungan,apakah gereja mengintervensi hukum?
b.Gereja hanya menyuarakan, dan mereka yang bersuara itu hanya kebetulan diakui sebagai pemuka agama. Kecuali, ada aturan yang mengatakan bahwa pemuka agama tidak boleh berpolitik dalam bentuk dan media apapun.
c.Keterlibatan gereja bukan karena membela kaum separatis, tapi melindungi haknya sebagai manusia...
d.Apakah politik itu dosa? Kalau gereja digunakan untuk kepentingan yang tidak menyalahi aturan Tuhan, apakah dilarang?
e.Separatis hanyalah model alternatif dari berbagai ketimpangan yang terjadi di sebuah wilayah. Ketika Gereja lokal menawarkan konsep alternatif untuk pengelolaan daerahnya, apakah itu sudah separatis ?
f.Gereja di Papua boleh berpolitik praktis, menentang ini dan mengusulkan itu, sepanjang hal itu untuk kesejahteraan umatnya.
g.Separatisme bukan urusan gereja tapi urusan negara dan warganya.Kalau kebetulan warganya Kristen,tidak berarti Gereja ikut mengurusi.
h.Kalau mereka mau memisahkan diri dan ternyata itu berhasil .....what is wrong with that? Pelajari dulu alasan mendasarnya mengapa mereka mau memisahkan diri, kemudian diajak membuat alternatif-alternatif lebih baik dari pada memisahkan diri dari Indonesia. Jangan buru buru diberi label.
i.Bagi kita yang merasa WNI, tentu NKRI harus dipertahankan.Tetapi bagi sebagian orang-orang Papua bisa berbeda, makanya sampai muncul OPM. Kasus ini adalah masalah 'ketidaknyamanan'.Seandainya pemerintah sukses mensejahterakan Papua tentu tidak akan muncul rasa ketidakpuasan yang menghasilkan tuntutan cerai.
2. Tidak Setuju Gereja terlibat dalam Perjuangan separatisme di Papua :
a.Jamaknya, seperatis itu bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI, bisa dengan jalan kekerasan atau jalan kehalusan. Gerakannya separatis, tapi bertameng agama. Ini mutlak harus ditentang.
b.Dalam politik, jumlah sangat menentukan, karena itu tempat-tempat publik yang kebetulan memiliki fungsi sosial menjadi rawan exploitasi karena sangat strategis untuk melakukan koordinasi.
c.Harus dibedakan mana masalah POLITIK dan mana masalah SOSIAL. Wilayah gereja adalah wilayah sosial. Jangan masuk ke wilayah politik, apalagi politik praktis. Ingat, gereja di Indonesia selain peran positifnya mengatasi masalah kemiskinan, kesehatan, dan kebodohan di Tanah Air (dengan cara memajukan pertanian umat, membangun rumah sakit, mendirikan sekolah-sekolah dan pelatihan keterampilan), juga punya andil terhadap masuknya penjajah (Belanda, Portugis, Inggris) ke Indonesia.
d.Harus dipisahkan dulu, gerakan politik dan gerakan sosial. Politik dalam arti luas adalah mempengaruhi keputusan untuk pencapaian kehidupan yang lebih baik dengan cara-cara strategis.misalnya perjuangan HAM, perlindungan kaum minoritas dll. Gereja justru harus merasa terpanggil untuk mendukungnya. Tetapi dalam arti sempit, polilitk adalah upaya untuk mendapatkan kekuasaan. Gereja tidak boleh bermain di wiayah ini.
e.Jika tokoh-tokoh gereja ingin berpolitik praktis, lepaskan baju keagamaannya.Mereka bisa bikin partai baru atau masuk partai politik yang dianggap cocok. Walaupun hanya sekedar menyuarakan sikap kritis, namun belum tentu idealisme dalam kritikan mereka itu baik dan benar, lantas serta merta secara masif didukung oleh pengikut fanatis mereka.Ini tidak fair dan sekaligus berbahaya, karena mereka telah “memanfaatkan” fanatisme pengikutnya untuk urusan yang tak ada hubungannya dengan iman dan ibadah.
f.Separatis sebagai model alternatif? Gereja jangan memberikan cek kosong kepada umatnya. Siapa yang bisa menjamin, setelah lepas dari NKRI kehidupan mereka akan lebih baik?
g.Kalau ada pemimpin gereja yang memaksa-maksa umatnya untuk mengikuti idealisme politik mereka, lebih baik pindah gereja saja daripada mengikuti pemimpin seperti itu.
h.Pemimpin agama yang memprovokasi umatnya untuk memisahkan diri dari NKRIadalah separatis......
i.Sudah sejauh ini keterlibatan gereja lokal di Papua, tetapi otoritas gereja di pusat (PGI dan KWI) belum bersikap.......!!! Akibatnya, umat di tingkat basis, menjadi gamang.Mungkin otoritas gereja di pusat masih sibuk mengurusi isu kebohongan pemerintah ya....sampai-sampai melupakan gejolak umat di papua?
j.Jangan samakan gerakan separatis dengan perjuangan kemerdekaan RI, karena Indonesia waktu itu belum menjadi sebuah NEGARA yang berdaulat. Saat itu bumi nusantara dan wilayah-wilayah Asia lainnya masih berstatus daerah jajahan dari negara-negara eropa. Masa dekolonisasi itu sudah selesai, dan kita menjadi bangsa yang berdaulat yang bernama INDONESIA,termasuk didalamnya ACEH dan PAPUA. Timor Timur (Sekarang RDTL) tidak termasuk karena ia adalah daerah jajahan Portugis.
k.Kita-kitayang berada diluar gereja menganggp bahwa kegiatan separatisme harus ditolak oleh gereja-geraja dan rumah-rumah ibadah nasional.
l.Tolong tunjukan, mana ada negara di dunia yang mentolerir GERAKAN MENDIRIKAN NEGARA DI DALAM NEGARA...alias SEPARATISME.!!! Saya berani bertaruh : tidak satupun negara yang mentolerir separatisme saat ini.
m.Sudah cukup jelas, OPM : Organisasi Papua Merdeka. Kalau mau memisahkan diri dari NKRI, silahkan lakukan dan hadapi resikonya...
Kesimpulan :
1.Sejatinya ada garis batas yang jelas dalam hal penyikapan Gereja terhadap gerakan politik dan gerakan sosial. Gerakan sosia bisa dilakukan sepanjang untuk menutupi kekurang-mampuan pemerintah dalam menyikapi masalah2 sosial di masyarakat.Bahkan gerakan sosial boleh-boleh saja dan sah-sah saja dilakukan di tempat ibadah. Tetapi untuk urusan KEDAULATAN SEBUAH BANGSA, tidak ada ruang untuk kompromi.
2.Harus ada pernyataan oleh otoritas gereja seluruh indonesia tentang sah atau tidaknya jika gereja dipakai sebagai sarana separatisme didaerah-daerah.
3.Masalah kemiskinan, keterbelakangan, ketidak adilan, ketimpangan pusat-dan daerah, pelanggaran HAM dll, tidak hanya terjadi di Papua, tetapi marak masih terjadi di banyak daerah. Tapi kalau masalah yang sama terjadi di Papua, BOBOT-nya menjadi berbeda, lantaran ada KEPENTINGAN ELIT POLITIK LOKAL yang bermain dan berkolaborasi dengan kepentingan pihak asing. Merekalah yang menjadi PEMICU terjadinya tuntutan separatisme.
4.Maka SOLUSI untuk mengatasinya :
a.Perbaiki keadaan/ketimpangan yang bisa menjadi pemicu tuntutan separatisme (atasi kemiskinan, pacu pertumbuhan ekonomi, buka isolasi wilayah pedalaman, majukan pendidikan, benahi masalah HAM, tindak tegas pelaku korupsi pelaku makar);
b.Benahi aturan (reformasi hukum dan perundang-undangan);
c.Akomodir kepentingan elit politik lokal.
Kekuatan dari sebuah diskusi terletak pada argumen-argumen yang diutarakan oleh pesertanya, bukan pada prinsip “pokoknya”.Terima kasih yang tulus serta rasa hormat yang setinggi-tingginya bagi semua pihak yang dengan penuh kepedulian telah memberikan sumbang pikir dalam forum diskusi online ini. Terima kasih pula kepada semua viewer yang sudah berkenan mampir melongok thread saya di Forum Kompas tersebut. Salam Damai.....!!!
