Jokowi Harus Minta Maaf Kepada Rakyat Papua?

[caption id="attachment_320982" align="aligncenter" width="537" caption="Foto: www.seruu.com"][/caption]

Pendeta Phil Erari, Ketua Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)dalam sebuah wawancara dengan media online ‘Bergelora.com’ di Jakarta, Senin (25/8/2014) mengharuskan Presiden terpilih Jokowi untuk segera minta maaf secara tulus kepada rakyat Papua, atas semua penderitaan akibat keterbelakangan, kemiskinan dan pelanggaran HAM yang dialami rakyat Papua selama ini.

“Langkah pertama, adalah Presiden Jokowi atas nama kepala negara dan kepala pemerintahan perlu segera meminta maaf pada rakyat Papua. Kita harus bisa menunjukkan niat baik pemerintah agar bisa menahan niat rakyat Papua untuk lepas dari NKRI karena penderitaan yang panjang dan tidak terselesaikan,” demikian ujar Phil Erari. http://www.bergelora.com/nasional/politik-indonesia/1192-jokowi-harus-segera-minta-maaf-pada-rakyat-papua.html

Setelah membaca seluruh isi berita tersebut, kesan saya desakan itu memang berlebihan. Tersirat ada semacam “ancaman” di balik pernyataan itu, jika tidak dilakukan segera, Papua bisa lepas dari NKRI. “Ancaman” itu tersirat dari pernyataan pak Pendeta asal Papua ini pada bagian akhir berita tersebut:

“Oleh karena itu, Jokowi harus segera bertindak secara mendasar dan signifikan demi keutuhan Papua bersama NKRI. Jangan sampai kita terlambat.”

“Ancaman” paling nyata ada pada paragraf setelah itu yang memuat penjelasan Phil Erari bahwa situasi terakhir di Papua sudah tidak dapat membendung keinginan rakyat Papua untuk lepas dari Indonesia. Namun ia meminta agar rakyat Papua bisa menahan diri dan memberikan kesempatan pada pemerintahan baru untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua.

Pernyataan-pernyataan semacam inilah yang selama ini mengkhawatirkan saya selaku pelayan gereja di Tanah Papua. Mengapa? Karena pernyataan Pimpinan PGI itu sama dan sebangun dengan opini-opini yang dikembangkan oleh pemimpin gereja lokal di Papua seperti Pdt. Socratez Sofyan Yoman (Ketua Umum Gereja Baptis Papua) baik dalam pernyataan yang diliput media, maupun melalui sejumlah buku-buku yang ditulis dan sudah diterbitkan. Hanya bedanya, Pdt. Phil Erari sedikit lebih diplomatis dan halus, tetapi substansinya sama saja, yaitu Pemerintah telah gagal mensejahterakan orang Papua, melakukan pelanggaran HAM, menolak dialog damai dengan lima juru runding yang semuanya pro Papua merdeka yang saat ini sedang berada di luar negeri,

Bahayanya bagi institusi gereja adalah negara bisa menuding “kita” sebagai corong kelompok pemberontak, atau sebagai aktor intelektual di balik aksi-aksi makar yang ingin memisahkan Papua dari NKRI. Karena bagaimanapun juga, semua negara memiliki kedaulatan (kedaulatan negara).

Dalam teori tentang kedaulatan negara (souvereignity), negara memiliki kekuasaan tertinggi (yurisdiksi) atas wilayah negaranya (yurisdiksi teritorial) dan atas warga negaranya (yurisdiksi personal). Menurut para pakar ilmu negara, Yurisdiksi ini muncul berama dengan berdirinya sebuah negara. Wujud nyata dari kedaulatan negara adalah menjaga keutuhan wilayah teritorialnyadan menjaga terjadinya intervensi dari negara lain.

Mungkin saja apa yang dikeluhkan para petinggi gereja tentang pembangunan di tanah Papua ada benarnya juga, dan menjadi keprihatinan bersama seluruh anak bangsa sekaligus membangun political will untuk membenahinya secara sungguh-sungguh di masa Pemerintahan Jokowi-JK. Tetapi menyertai keluhannya dengan ancaman minta merdeka, tentu saja tidak bijak dan cenderung profokatif. Satu kalimat yang diluncurkan dari mulut seorang tokoh gereja bisa diterjemahkan di lapangan dengan serentetan tembakan senjata kepada aparat keamanan oleh kelompok-kelompok yang masih berseberangan secara ideologi.

Demikian catatan singkat saya, semoga bermanfaat. Salam damai dari Tanah Papua [*]

Baca juga: "Berpamitan, SBY Minta Maaf kepada Masyarakat Papua"

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/08/25/09331511/berpamitan.sby.minta.maaf.kepada.masyarakat.papua