Bagaimana Implementasi KIS di Papua?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada 3 November lalu. Di wilayah Papua, KIS dikenal dengan nama Kartu Papua Sehat (KPS). Sasarannya adalah meningkatkan kualitas kesehatan bagi masyarakat Papua, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.

Implementasi KIS di wilayah Papua menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Aloysisus Giyai , sedang dirampungkan. Warga yang akan mendapatkan KIS sudah didata oleh sebuah tim yang dibentuk khusus untuk urusan KIS, yaitu Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP). Unit ini sudah bergerilya hingga ke Puskesmas-Puskesmas untuk melakukan pendataan, sehingga KPS tidak salah sasaran.

KPS dibiayai dari dana Otsus, sehingga pelayanan kesehatan bagi Orang Papua yang memiliki KPS digratiskan.

Sebagai orang Papua saya gembira sekali dengan kehadiran program baru ini karena akan sangat membantu warga kurang mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Selama ini banyak sekali keluhan dari warga Papua atas kondisi pelayanan kesehatan di wilayah ini. Seperti Puskesmas yang fasilitasnya masih minim, Rumah Sakit Daerah yang belum maksimal melayani orang sakit, kurangnya tenaga medis dan sebagainya.

Dengan adanya program ini, kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat akan lebih tersentuh. Memang belum ada sosialisasi dari pemerintah setempat soal bagaimana menggunakan KPS. Tetapi dari semangat yang ada, saya percaya masyarakat akan lebih dimudahkan, dan sasarannya juga lebih jelas. Karena setelah KPS dibagikan kepada masyarakat melalui Puskesmas, akan ada kebijakan-kebijakan ikutan yang segera direalisasikan, seperti penambahan fasilitas, menambahan tenaga medis dsb untuk mendukung program peningkatan pelayanan kesehatan tersebut.

Sekedar informasi, di Provinsi Papua saat ini terdapat sekitar 4 ribu-an kampung. Namun baru 1.100 kampung yang sudah memiliki sarana dan tenaga medis. Dinas Kesehatan Provinsi Papua berencana mengontrak 500 tenaga kesehatan pada 2015 dan secara bertahap akan terus ditambah.

Kita dukung pemerintahan baru Jokowi dengan segala program pembangunannya yang sangat pro rakyat ini. Semoga tidak ada lagi mafia-mafia yang mencari keuntungan jangka pendek dengan menunggangi program kesehatan rakyat ini. Kalau rakyatnya sehat, Negara akan bertambah kuat. Semoga.