Pada awal pandemi COvid-19 terjadi di Wuhan China, pemerintah Indonesia tidak melihat hal ini sebagai suatu yang mengancam, namun juga tidak membuat perencanaan terburuk jika hal ini dapat mengacaukan segala segi kehidupan masyarakat. Beberapa politisi di DPR pun melihat pandemi ini bukan suatu hal yang mengancam hingga terdapat beberapa anggota DPR yang menjadi korban, bahkan salah satu menteri kabinet juga terkena wabah.
Minimnya perencanaan dan gegabahnya pilihan kebijakan yang diambil harus dibayar mahal oleh setiap masyarakat Indonesia. Diawal pandemi, setidaknya pemerintah memang hanya melihat ancaman ekonomi yang akan terjadi, sehingga mengeluarkan kebijakan untuk mendorong ekonomi terutama di sektor pariwisata, dan sektor terkait seperti konsumsi pada kuartal pertama untuk dapat tumbuh positif sebelum terjadinya dampak resesi global sampai ke Indonesia.
Kebijakan tersebut adalah dengan terus membuka sektor wisata memberi subsidi kepada travel dan penerbangan yang mendorong sektor wisata, sedangkan negara-negara lain telah bersiap untuk membatasi lalulintas orang antar negara yang diperkirakan dapat menyebarkan wabah.
Ketidak siapan pemerintah dalam hal perencanaan dan eksekusi juga terlihat ketika pemerintah terkesan tidak memiliki koordinasi baik dan terkesan tergopoh-gopoh dalam mengeluarkan statement soal penanganan wabah, ketika ini, Indonesia telah terkena wabah, dan sudah tidak ada lagi kebijakan pencegahan, bahkan kemenkominfo sendiri yang seharusnya menjadi leading dalam komunikasi dengan masyarakat baru bekerja setidaknya, mengirimkan SMS blasting pada tanggal 16 atau 17 Maret ketika mulai bermunculannya kasus Covid di Jakarta.
Pada pertengahan Maret juga, pemerintah mengadakan rapat terbatas kabinet dimana Menteri Kuangan memberikan pengarahan mengenai dampak ekonomi akibat Covid-19 ini terhadap perekonomian Indonesia, dalam bentuk beberapa skenario dari optimis hingga sangat buruk dimana pertumbuhan ekonomi diperkirakan -3%, dan besarnya defisit pendapatan pemerintah (skenario sangat buruk) bisa mencapat 400 an trilliun rupiah. Pada ratas ini juga pemerintah kemudian menginginkan adanya program BLT untuk menjaga konsumsi masyarakat bawah yang kemungkinan akan sangat terdampak akibat Covid.
Realita di Lapangan terkait pilihan kebijakan pemerintah
Hingga saat ini pun, pemerintah masih terlihat tidak memiliki kejelasan mengenai kebijakan yang tepat yang akan diambil, baik itu menyangkut penanganan COvid, maupun dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Seperti halnya kebijakan PSBB yang pada kenyataannya di lapangan masih banyak warga yang tidak mengikuti aturan pemerintah karena merasa tidak mendapat insentif yang jelas dari kebijakan ini.
Semakin bertambahnya angka kasus positif Covid dapat dilihat sebagai indikator gagalnya kebijakan pemerintah soal penerapan PSBB. Terdapat sebagian masyarakat memang yang telah menerapkan untuk tidak berpergian keluar, namun karena tidak merata, masyarakat yang terlebih dahulu tidak keluar rumah mengakibatkan mereka juga kehabisan logistik dan juga turunnya pendapatan.
Kebijakan yang lebih konyol adalah pemberian sembako baik oleh pemerintah daerah maupun pusat kepada keluarga-keluarga tidak mampu dimana pelaksanaan program tersebut tidak serentak. Artinya, misalnya pada minggu pertama ada sebagian keluarga yang mendapat bantuan, sedangkan keluarga yang lainnya tidak dan harus terpaksa keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya.
Sedangkan pada minggu kedua, keluarga belum dapat kemudian mendapatkan bantuan, sedangkan keluarga yang pada minggu pertama mendapatkan, kemungkinan besar bantuan tersebut telah habis, dan harus terpaksa keluar rumah lagi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dari eksekusi kebijakan ini terlihat sangat tidak efektif terutama dalam mencegah peneybaran Covid. Permasalahan ini belum termasuk data penerima manfaat yang amburadul dan kemungkinan besar banyak tidak tepat sasaran.
Kebijakan pemerintah lainnya yang sedang berjalan adalah pemberian kartu pra pekerja, dimana kebijakan ini kemudian menimbulkan polemik, baik penerapannya maupun pemilihan pelaksana lapangannya.
