Sebagaimana kita tahu, terdapat dua kebijakan mendasar pemerintah yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran agregat, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Namun pada saat ini, kebijakan tersebut pun terbagi dalam dua otritas yang berbeda, yaitu Bank Sentral sebagai penguasa kebijana moneter dan Eksekutif atau pemerintah dan DPR yang menguasai kebijakan fiskal dalam bentuk anggaran belanja.
Dalam ekonomi sendiri terdapat berbagai pasar yang turut mempengaruhi ekonomi, diantaranya adalah, pasar keuangan, pasar tenaga kerja, pasar barang, pasar jasa, serta pasar modal. Pasar keuangan sendiri adalah pasar yang tempat bertemunya permintaan serta penawaran uang, pasar ini lah yang sebagian besar masuk kedalam otritas moneter yaitu Bank Sentral, harga uang akan sangat ditentukan oleh tingkat bunga yang berlaku yang biasanya dari lelang pasar uang di bank sentral, namun juga kebijakan bank sentral sendiri apakah akan memperbanyak uang beredar atau memperketatnya.
Sedangkan pemerintah dalam hal ini eksekutif juga turut mempengaruhi kebijakan pasar uang di mana lembaga-lembaga intermediari non bank masuk dalam pengaturannya, seperti lembaga pinjama, leasing, koperasi simpan pinjam dan lain sebagainya. Sedangkan pasar seperti barang, jasa, modal, dan tenaga kerja masuk dalam pengaruh intervensi pihak eksekutif serta DPR, dimana mereka dapat mengeluarkan kebijakan untuk memperketat serta memperlonggar pasar-pasar ini.
Besarnya kekuasaan eksekutif dan DPR dalam mempengaruhi kebijakan pasar-pasar lain selain pasar uang, tentu sangat krusial dalam mempengaruhi maju tidaknya perekonomian. Sehingga kebijakan buruk dapat menyebabkan menurunnya produktifitas perekonomian karena akan mempengaruhi banyak sektor. Teori ekonomi yang paling dasar mengatakan bahwa kesejahteraan dapat dicapai dengan seberapa banyak pilihan konsumsi yang dapat dilakukan oleh setiap individu, semakin banyak pilihan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, maka akan semakin sejahtera setiap individu didalam suatu perekonomian.
Pembahasan kali ini kita mencoba menganalisa kebijakan pemerintah ditengah pandemi Covid-19 serta hantaman krisis ekonomi yang juga sedang berlangsung saat ini, lalu kita juga mencoba membandingkan apakah pengeluaran pemerintah dalam jangka pendek mampu untuk mempengaruhi sektor lainnya atau faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan GDP, yang berarti mempengaruhi pasar-pasar lainnya dalam perekonomian.
Permasalahan yang dihadapi pemerintah
Saat ini pemerintah dihadapkan oleh beberapa masalah, dalam pandangan penulis setidaknya terdapat tiga masalah besar, pertama adalah pandemi Covid-19 dimana memaksa pemerintah untuk membuat kebijakan karantina luas sehingga semi memaksa masyarakat Indonesia untuk menurunkan kegiatan ekonominya agar dapat membatasi penyebaran wabah.
Permasalahan kedua adalah, defisit pendapat pemerintah yang telah dimulai sejak awal pemerintahan. Defisit ini awalnya terjadi karena kebutuhan pemerintah untuk menambah anggaran belanja guna membiayai pengeluaran infrastrukturnya. Untuk menambah pemasukan, banyak sektor ekonomi yang mulai dikenakan pajak, dari mengenai pajak ekspor sumber-sumber daya alam seperti melegalkan ekspor benih lobster, penambahan bea untuk barang-barang plastik dan sebagainya serta mengenaikan pajak perdagangan online.
Namun dikarenakan cepatnya situasi berubah, akibat pandemi Covid-19, yang menyebabkan pemerintah tidak jadi menambah pendapatannya malah harus tetap mempertahankan pendapatannya akibat menurunnya kegiatan ekonomi, ditambah lagi kebijakan pemerintah yang menambah subsidi untuk masyarakat terdampak.
Permasalahan ketiga adalah dampak dari menurunnya ekonomi global yang akan sangat berpengaruh ke ekonomi domestik terutama investasi, konsumsi serta perdagangan internasional.
Kebijakan pemerintah
