Sebagai rakyat biasa, sebagai warga negara Republik Indonesia yang tercinta ini, sungguh saya merasa sangat prihatin dengan apa yang terjadi di negeri ini, terutama berkaitan masalah hukum dan para koruptor.
Indonesia, dikatakan sebagai negeri yang kaya raya, kaya akan sumber daya alam yang melimpah, namun masih banyak rakyat yang belum bisa menikmatinya, masih banyak yang jauh dibawah sejahtera. Hal ini sangat berbeda dengan para pejabat (baca; koruptor) yang hidup dengan segala kemewahannya. Jelas berbanding terbalik dengan rakyat (jelata) yang bahkan untuk makan saja masih banyak yang kesulitan, tak punya tempat tinggal yang layak, kurang gizi dan tidak bisa menikmati pendidikan.
Sekarang, polemik yang terjadi sungguh menjadi sugguhan yang membingungkan bagi sebagian rakyat, di samping ada yang cuek, dengan berfikir, ngapain mikir politik, mikir ekonomi aja susah. Tetapi bagi para pendidik (guru), tentu harus memiliki pandangan dan wawasan yang mampu memberikan kesejukan bagi para siswa siswinya, apa lagi terkait dengan para pemimpin negeri ini. Memang, mungkin mereka (para pelajar) banyak yang tak peduli dengan apa yang terjadi karena mereka asyik dengan dunia mereka sendiri, namun ada juga sebagian yang menjadi terpengaruh karena kadang menerima imbas dari sebuah kebijakan, misalnya terkait masalah kurikulum baru baru ini. Tentu hal ini menjadi peringatan bagi kita semua, jika hal semacam itu terus terjadi, bagaimana mungkin negeri yang kaya raya ini bisa makin maju, jika para pemimpin sibuk dengan permasalahan mereka dan masing masing mencari pembenaran dengan apa yang telah dilakukan dan merasa benar.
Ironis, memprihatinkan, membingungkan, juga menyebalkan. Bagaimana nasib rakyat, mungkin tak lagi menjadi prioritas.
Mungkin, jika presiden pertama Indonesia, bapak Ir. Soekarno masih ada akan sangat sedih dengan kondisi negeri ini sekarang, disisilain banyak kemajuan, disisilain ada carut marut yang merugikan negara. Para pendahulu kita, berharap Indonesia yang telah merdeka, akan menjadikan rakyat sejahtera.
(Ir. Soekarno sedang membacakan text Proklamasi Kemerdekanan Indonesia 17 Agustus 1945)
KPK VS POLRI
Kisruh antara POLRI vs KPK yang sedang terjadi, menjadikan masyarakat terpecah, antara mendukung POLRI atau KPK. Semua bermula dari Komjen BG yang merupakan calon tunggal Kapolri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, tak berselang lama wakil ketua KPK pun di “ciduk” dan dijadikan tersangka oleh Bareskrim Polri. Dan semua terus berlanjut, Komjen BG yang tidak terima di tetapkan sebagai tersangka pun mengajukan pra-peradilan, dan Skor sementara, KPK tertinggal 0-2, kalau Komjen BG dilantik jadi Kapolri, skor berubah jadi 0-3. Kalau semua pimpinan KPK dijadikan tersangka lalu KPK lumpuh, skornya sangat telak: 0-4. Dan apa yang sedang terjadi, bahkan Ketua KPK pun sekarang di jadikan tersangka, kemudian 21 penyidik KPK juga di incar dengan tuduhan kepemilikan senpi ilegal. Ada yang bilang; Selamat untuk "kemenangan" Polri Kalau nanti KPK bubar, para wakil rakyat akan lebih tenang bekerja karena nggak ada yang menjebaknya melalui operasi tangkap tangan (OTT). Para koruptor juga dijamin girang bersorak...
Membingungkan atau…. Entahlah… Kata Mabes POLRI, penetapan tersangka tidak bisa di pra peradilankan. Tetapi kenyataannya???
Yang sedih paling ya cuma rakyat cilik...Tapi, mereka belum diperlukan untuk saat ini... Rakyat baru dibutuhkan nanti saat pemilu untuk diberi janji-janji gombal, dan setelah itu ya ditinggalkan begitu saja. Selalu berulang tiap 5 tahun... lagi, lagi, dan lagi-lagi tertipu...
TREN BARU BAGI KORUPTOR
Bukan tidak mungkin ini akan menjadi tren baru bagi para koruptor. Cara berkelit dari status tersangka yang diberikan KPK adalah mengajukan proses praperadilan. Siapa tahu hakim tunggal akan menganggap kasusnya tak meresahkan masyarakat, sehingga status tersangka diputuskan tidak sah. Mengapa hakim tunggal? Ya, keputusan hakim tunggal Sarpin menjadi ‘sesuatu’ yang cukup mencengangkan, bagi para penggerak anti korupsi. Bahkan sampai ada yang menuliskan :
Mau nunjuk hakim yang berani, cocokkan ejaan namanya J
S ... Serahkan
A ... Aja
R ... Ruwetnya
P ... Praperadilan
I ... Itu,
N ... Ndan
Selamat bersenang-senang, para koruptor. Kini Anda menemukan celah baru untuk berkelit dari jeratan tersangka KPK.Karena jaman berubah, sodara-sodara... hukum dipermainkan sesuai keperluan.
Begitulah ungkapan yang muncul saat ini.
WAKIL RAKYAT TAK PERJUANGKAN SUARA RAKYAT
Bagaimana dengan para anggota dewan yang terhormat, para wakil rakyat. Mungkin tak lagi membutuhkan suara rakyat, Ya jelas; Suara rakyat hanya dibutuhkan saat Pemilu. Setelah mereka menduduki kursi empuk sebagai wakil rakyat, maka rakyat diabaikan... Meski mayoritas rakyat pemilih tak menginginkan seorang tersangka menjadi Kapolri di negeri ini, tapi kalau partai punya agenda lain yang berseberangan dengan rakyat, MAU APA COBA?
KTP PALSU
Mengapa ini bisa terjadi, seorang perwira menggunakan KTP palsu? Wow… No komen aja dech,,, tetapi bagaimana jika itu terjadi pada rakyat kecil, alias wong cilik? Dan bukankah ketua KPK juga di jadikan tersangka karena masalah dokumen palsu? KTP juga dokumen, berarti bisa jadi tersangka dong…. Bisa, sangat bisa,,,,, Lantas bagaimana kisah selanjutnya? Kita tunggu saja pemirsa….
MENGAPA ORANG PERLU KTP PALSU
• Bisa dipakai membuka rekening bank untuk menampung uang haram. Kalau Anda orang lurus-lurus saja, gunakan KTP asli saja saat membuka rekening. PPATK juga dijamin males ngintip, mereka takut sedih dan menangis, karena saldonya mengharukan.
• Untuk membuat paspor palsu juga bisa... Biasanya ini dilakukan para koruptor yang harus kabur ke luar negeri menghindari kejaran KPK. Kalau Anda orang lurus-lurus saja, gunakan KTP asli untukmembuat paspor. Gak usah bikin paspor juga no problemo, lha wong nggak pernah ke luar negeri, haha...
• Untuk melamar dan mengurus surat nikah juga bisa. Misalnya, Anda adalah seorang jomblowan yang ingin terlihat sebagai lelaki yang sudah berpengalaman dalam membangun rumah tangga. Maka, silakan saja hapus status perjaka di KTP, dan palsulah dengan status sudah kawin alias duda.
Dan banyak lagi manfaat yang lainnya.
Lho, bukankah memalsu KTP itu dilarang dan bisa dijadikan tersangka?
Kalau mengacu pada kelakuan seorang Komjen sih, aman-aman saja... Tidak dilaporkan ke mabes Polri. Tidak ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim. Bahkan, kalau pun sudah dijadikan tersangka, itu bisa dipraperadilankan dengan bantuan hakim Sarpin....
Itulah kisah antara POLRI, KPK dan Hakim Sarpin.
ISTANA PANTAU PERGUNJINGAN TERKAIT JOKOWI DI MEDSOS
Gawat juga ini...
Teman-teman di media sosial harus tiarap sekarang...
Karena pihak istana sedang memantau pergunjingan terkait Jokowi yang meningkat drastis sejak Komjen BG ditetapkan KPK sebagai tersangka…
Tiarap untuk apa?
Maksudnya ya.... bersiap untuk lebih kencang menggunjingnya...
Kapan lagi nulis di medsos gini bisa diperhatikan istana, hehehe...
Yaaa,,, begitulah sekelumit kalimat terkait hal yang terjadi sekarang, dengan apa yang terjadi, polemik antara POLRI vs KPK memang menjadi sorotan yang luar biasa, di media masa, tentu juga di media sosial. Kebebasan yang ada sekarang ini cenderung menjadi tren untuk menggunjing para pemimpin dengan leluasa. Tetapi bagi yang masih ber-etika tentu tidak asal asalan dalam menggunjing (baca menulis status di medsos). Entah apa lagi yang bisa saya tuliskan, namun yang perlu di ketahui, wahai para pemimpin negeri ini ingat amanat rakyat, dan para pemirsa sekalian. Ingatlah tentang satu hal ini, tentang PESAN DIBAWAH INI!
(Elingo Siro, Saiki Aku Sesuk Kowe; Ingatlah/Sadarlah Kamu, Sekarang Aku, Besok Kamu)
Ya, kehidupan memang tidak pasti, semua bisa semaunya sendiri, bisa merasa benar, merasa pandai, merasa paling berkuasa dan banyak lagi. Hanya satu hal yang pasti yaitu; “Kematian”. Semoga para pemimpin tetap ingat hal ini agar bisa menjalankan amanat rakyat. Semega para koruptor ingat akan hal ini, agar mereka sadar untuk mengakui kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Semoga para penjahat juga ingat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
Semoga NKRI yang kaya raya ini, rakyatnya menjadi benar-benar sejahtera.
PILIHAN RAKYAT
Untuk Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, mohon di ingat, bapak adalah pilihan rakyat dan ingatlah amanat rakyat… Jagalah kepercayaan rakyat, jagalah martabat bangsa dan negeri tercinta ini agar tidak menjadi lelucon bagi rakyatnya sendiri…….. Tetaplah bekerja atas nama rakyat, bukan atas nama wakil rakyat (partai politik). SAVE KPK!!!
Referensi : Facebook.com, Kompas.com, Google.com, Tempo.com dan Berbagai sumber lainnya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
