Pengalaman Pengawas UN Tingkat Satuan Pendidikan Kejar Paket C di Kota Bandung Pengalaman duka Kedua dalam kegiatan UN kemarin adalah pengalaman sebagai pengawas itu sendiri. Pengawas UN itu ada 2, pengawas satuan pendidikan yang berasal dari Perguruan tinggi dan Pengawas Ruang yang berasal dari guru. Dalam kegiatan kemarin tugas saya adalah sebagai pengawas satuan pendidikan dari Perguruan Tinggi atau dulu disebut pengawas independen (lihat dalam Suka Duka Jadi Pengawas UN 1). Pengalaman saya menjadi pengawas UN 2 tahun yang lalu, sangat jauh berbeda dengan pengalaman kemarin. Salah satu hal yang menjadi perbedaan signifikannya tahun ini pengawas satuan pendidikan bukan hanya pengawas tapi juga menjadi bagian panitia pelaksanaan UN. Kewajiban utama pengawas satuan pendidikan UN yang saya pikir berat tahun ini adalah selain harus melakukan pengawasan, juga harus melakukan penerimaan, pendistribusian dan pengamanan bahan UN (Naskah UN dan LJUN). Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana pengawas independen hanya memonitor penerimaan bahan UN, tahun sekarang pengawas independen juga harus menghitung naskah soal yang akan dibawa dari subrayon apakah sesuai dengan jumlah peserta UN atau tidak. Jumlah tersebut dibubuhkan dalam berita acara penerimaan berkas UN. Tata tertib Pengawas Satuan
Tidak cukup sampai disitu pengawas satuan juga harus menerima bahan UN. Akibatnya saya sendiri harus turun tangan menggotong 2 dus besar bahan UN dari lokasi penyimpanan di sub rayon ke mobil dan dari mobil ke aula sekolah tempat panitia UN. Bahkan ada dosen dari UIN Bandung yang menjadi pengawas satuan di lokasi lain, Ia harus membawa sendiri bahan UN dengan motor karena lokasinya jauh sehingga bisa mengefektifkan waktu. Bila cuaca cerah tidak jadi masalah, namun ketika hujan perlu ekstra kehati-hatian. Jangan sampai bahan UN rusak. Bisa diprotes keras oleh peserta. Dalam Panduan kerja disebutkan bahwa penyelenggara UN Kejar Paket C dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan dibantu oleh pihak sekolah tempat lokasi UN. Ini berbeda dengan UN SMA/SMK/MA yang penyelenggaranya Sekolah. Dinas Pendidikan hanya sebagai pemantau. Berhubung Lokasi UN saya berada di SMPN 13 maka penyelenggara UN adalah dinas Pendidikan kota Bandung dengan koordinator Bu Eem (salah satu kepala seksi di Disdik Kota Bandung) dan wakil Pa Bambang (kepala sekolah). Jajaran panitia di bawahnya campuran antara unsur Disdik dan sekolah. Tugas mereka menerima bahan UN dari saya dan membagikannya kepada pengawas ruang. Di sini tugas saya tidak begitu repot. Sebelum UN dimulai ternyata ada briefing pengawas ruang terlebih dahulu. Saat briefing itu, koordinator pelaksana dari Disdik bukannya memberikan pengarahan langsung, malah membebankan tanggung jawab tersebut kepada pengawas satuan. Beruntung sebelum datang ke lokasi, di Subrayon pengawas satuan mendapatkan pengarahan dari koordinator Subrayon. Saya sampaikan lagi 5 P, bekal dari koordinator Subrayon (lihat dalam Suka Duka Jadi Pengawas UN 2). Namun info dari Subrayon tidak lengkap sehingga hampir tiap hari ada tambahan informasi bahkan sampai hari terakhir masih ada kesimpangsiuran informasi. Ketika bel ujian tanda waktu UN mulai, pengawas satuan kembali bertugas. Saya harus memonitor pelaksanaan UN dengan cara berkeliling memantau satu persatu ruang ujian. Masalah di hari pertama muncul, pengawas ruang menanyakan isian dalam LJUN terdapat kolom nama S/M/PK. apa yang harus peserta isi? "Wah saya tidak tahu, Itu tidak diberitahukan dalam briefing di Subrayon". Ketika saya tanyakan ke koordinator dari Dinas Pendidikan, jawabannya isi dengan nama sekolah lokasi UN. Akhirnya dibertahukan peserta mengisi "SMPN 13". Ketika ujian pertama selesai, dan saya bertemu dengan Subrayon saya tanyakan hal tersebut, katanya "Isi dengan PK" PK itu artinya Paket Kesetaraan. Hari kedua saya sampaikan info tersebut dan peserta pun mengikutinya.Di hari terakhir baru ketahuan bahwa kolom itu seharusnya diisi nama lembaga Program kesetaraan atau nama PKBMnya. Nah..... isian peserta berarti salah. Mudah-mudahan saja tidak jadi masalah karena isiannya bukan tanda yang harus dilingkari yang akan dipindai oleh scanner, hanya isian berbentuk tulisan.
![13663359601488064001](https://assets.kompasiana.com/statics/crawl/556243320423bdb5398b4568.jpeg?t=o&v=770)
Ketika memonitor keliling ruangan saya sapa semua pengawas dan tanyakan bila mereka mendapatkan masalah. Hari pertama ada laporan ditemukan cover dan LJUN yang berbeda dengan naskah soal. LJUNnya untuk program IPA sedangkan soalnya masih sesuai jadwal. akhirnya LJNU dan naskah soal diganti dengan cadangan. Selesai keliling selama setengah jam saya kembali ke ruang panitia. Baru saja duduk, datang pengawas ruang dan menanyakan apakah pakta integritas yang ditandatangan oleh pengawas ruang dan diketahui pengawas satuan harus dimasukkan ke dalam amplop beserta LJUN atau cukup berita acara dan daftar hadir siswa saja. saya baca dalam tata tertib, tidak ada satu pun menyebutkan pakta integritas. Bila tidak masuk berarti saya bisa menandatangani pakta integritas itu ketika pengawas pulang membawa hasil LJUN. Saya kontak subrayon jawabannya itu harus masuk dalam amplop LJUN dan amplop tersebut sudah harus disegel di ruangan. akhirnya saya beserta bu Dede (pengawas satuan dari USB) kembali keliling untuk menginformasikan hal tersebut sekaligus juga menandatangani 58 pakta integritas (29 ruang x 2 lembar). Satu jam habis waktu untuk keliling di waktu ujian jam pertama.
![1366336596907564757](https://assets.kompasiana.com/statics/crawl/556243320423bdb5398b4569.jpeg?t=o&v=770)
Pengalaman saya tahun sebelumnya menjadi pengawas UN, pakta integritas itu ditandatangani oleh koordinator pelaksana sebagai saksi. Jadi tahun sekarang koordinator pelaksana ongkang-ongkang kaki tidak memberi tandatangan satupun dalam berkas UN. Sebaliknya pengawas satuan kebanjiran request tandatangan seperti artis. Kalau artis yang minta tandatangan yang datang, kalau pengawas justru mendatangi yang mau tandatangan. Karena 2 hari lelah kaki pegal harus keliling 29 ruang, akhirnya saya intruksikan pengawas ruang saja pada rentang 1 jam pertama yang datang ke ruang panitia untuk menyerahkan Pakta integritas tersebut sambil melaporkan bila ada soal atau LJUN rusak. Sisanya 1 jam berikutnya saya mengecek ruangan secara random. Hari ketiga dan keempat kaki tidak lagi terlalu pegal. Total tanda tangan saya selama UN 500 kali tandatangan. Bila sehari tandatangan 120 kali kalikan saja 4 hari ditambah dengan tandatangan berita acara saya sendiri ketika pengambilan bahan UN dan berita acara pelaksanaan dan pengawasan. Rekor....
![13663362411636288895](https://assets.kompasiana.com/statics/crawl/556243320423bdb5398b456a.jpeg?t=o&v=770)
Masalah terakhir yang saya hadapi sebagai pengawas adalah tantangan menyerahkan LJUN ke Subrayon. Hari pertama UN selesai jam 18.00, setengah jam kemudian LJUN sudah bisa diserahkan ke subrayon dalam 29 amplop kecil per mata ujian dan diikat dengan tali rapia. Hari kedua ternyata cara tersebut salah dalam pandangan Koordinator Subrayon. 29 amplop itu harus dimasukkan dalam amplop besar. Saya menggerutu kenapa tidak sejak awal ngasih tahu. Akhirnya saya minta pa agus untuk balik lagi ke sekolah membawa amplop besar dan segel yang ditinggalkan di ruang panitia. Di pinggir saya ada pengawas satuan lain yang sedang memasukan amplop kecil ke dalam amplop besar. Ternyata segelnya kurang satu. Subrayon tidak mau menerima berkas LJUN tersebut kalau belum disegel dan ditandatangan pengawas ruang. pengawas tersebut yang kebetulan ibu-ibu hanya bisa mematung tidak bisa pulang dan tidak mungkin balik lagi ke lokasi sekolah yang jaraknya lumayan jauh. beruntung pa agus membawa banyak segel, saya serahkan satu ke pengawas tersebut. Solidaritas antar pengawas satuan sangat tinggi loh... Di hari ketiga subrayon kembali memberitahu aturan baru bawah dalam amplop LJUN itu tandatangan pengawas satuan di halaman muka amplop besar sedangkan di segel subrayonlah yang menandatangani. Saat itu juga Ia mewanti-wanti agar pengawas satuan mengarsipkan juga berita acara dan daftar hadir peserta ditambah dengan rekap ketidakhadiran peserta sebagia persyaratan mendapatkan voucher honor. Para pengawas satuan kembali menggerutu kenapa tidak sejak hari pertama atau waktu briefing diberitahu. berkasnya sekarang tidak tahu dimana? saya coba tanya pa agus panitia yang mengumpulkan berkas tersebut di SMPN 13. katanya berkas itu ada di pa Ahmad panitia dari dinas pendidikan yang satu ruangan dengan subrayon. Esoknya saya tidak berhasil mendapatkan berkas tersebut. Saya sempat khawatir akan tertunda dapat voucher karena dokumen tidak lengkap. Beberapa pengawas lain berhasil memfotocopy dokumen tersebut. Namun, ternyata dokumen tersebut tidak diperlukan. Saya tersenyum sendiri. pengawas yang sudah melengkapi dokumen wajahnya kecewa. Sekalipun begitu Alhamdulillah tugas selesai dan voucher pun kami terima untuk ditukarkan ke kampus FKIP Unpas jalan Taman sari.
![13663024381842322713](https://assets.kompasiana.com/statics/crawl/556243330423bdb5398b456b.jpeg?t=o&v=770)
Kalau dulu pengawas satuan tugasnya santai, honornya lumayan. Apakah tahun ini setelah menjadi bagian dari penyelenggara UN dan tugas yang demikian berat honor panitia pengawas akan lebih baik. jawabannya tunggu dalam tulisan saya terakhir Suka Duka Jadi Pengawas UN (4) Protes Honor.