Data Kemiskinan, "Mainan" Lama Para Politisi

Secara eksplisit, pada Kamis (26/07/2018), SBY kembali menyebutkan angka yang relatif tinggi. Menurutnya, terdapat 100 juta penduduk miskin yang harus ditanggulangi. SBY mengungkapkan jumlah orang miskin itu menjadi salah satu dari lima persoalan negara saat ini. 

Upaya pada pemerintahan SBY dua periode juga telah dilakukan, antara lain: Pemberian Bantuan Langsung Tunai, Beras Rakyat Miskin, dan Jaminan Kesejahteraan Sosial. Meskipun, tragedi seperti meninggalnya salah satu keluarga di Jawa Tengah karena kelaparan terjadi.

Kemiskinan dan Petahana

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai instrumen pengukur dari elemen pemerintah acap kali menanggapi munculnya data dari para politisi oposisi. Berdasarkan catatan BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2016 adalah 27,76 juta jiwa atau 10,7 persen dari total penduduk Indonesia. Angka ini turun dibandingkan Maret 2016 sebesar 10,86 persen.

Mengutip data BPS, periode Maret 2018 jumlah orang miskin di Indonesia tercatat 25,95 juta. Jumlah ini menurun 633 ribu orang dari posisi September 2017 yang sebanyak 26,58 juta. Angka tersebut terus mengalami penurunan, BPS menyebutkan, jumlah orang miskin di Indonesia sudah berada di posisi single digit. Karena turun 0,30% dibanding September. Pada Maret 2018 posisi persentase kemiskinan tercatat 9,82% lebih rendah dibanding sebelumnya 10,12%.

Namun, angka kemiskinan antara kota dan desa sangat tinggi sekali. Angka kemiskinan di desa 13,20% atau hampir dua kali lipat dibandingkan dengan kota yang sebesar 7,02%.

BPS menyampaikan penurunan angka kemiskinan per Maret 2018 dikarenakan beberapa faktor, seperti inflasi umum periode September 2017-Maret 2018 sebesar 1,92%, rata-rata pengeluaran perkapita/bulan untuk rumah tangga yang berada di 40% lapisan terbawah selama periode itu tumbuh 3,06%.

Secara kuantitatif data BPS, menunjukkan progres nyata kebijakan pemerintah di era saat ini. Dengan penguatan program penanggulangan kemiskinan. 

Tidak hanya itu, secara kualitatif, pemerintah terus berupaya mensinergikan kementerian dan lembaga terkait dengan Himbara (Himpunan Bank Negara). Implementasi kebijakan tersebut antara lain; Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Beras Sejahtera (Rastra), Program Indonesia Sehat (PIS/KIS), Program Indonesia Pintar (PIP), BPJS Ketenagakerjaan untuk Upah Buruh harian lepas. Rumah Tinggal Layak Huni, Pupuk dan Gas bersubsidi,  serta Listrik subsidi.

Skema pendistribusian atas intervensi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan salah satunya dengan menyiapkan pendampingan. Proses pendampingan secara pro aktif berkontribusi pada aspek tepat sasaran dan tepat jumlah atas berbagai upaya penanggulangan kepada masyarakat  tidak mampu sebagai sasaran.

Akhir-akhir ini, Kementerian Sosial merilis hasil kerjanya, bertajuk 'Strategi PKH sebagai episentrum Social Justice for All'. Pemerintah meyakini bahwa PKH, adalah program pendukung utama, bahkan menjadi program prioritas nasional.