Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari enggan berkomentar soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Dalam hal ini, Dia dan enam anggotanya melanggar kode etik terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Hasyim berpendapat jika keputusan soal kode etik pendaftaran calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran merupakan kewenangan penuh DKPP.
"Dalam posisi itu saya tidak akan mengomentari putusan DKPP," kata Hasyim usai rapat dengan Komisi II DPR, pada Senin, Februari 2024.
Dia juga menyatakan, bahwa KPU sebagai posisi teradu selama ini selalu mengikuti persidangan di DKPP. pihaknya juga mengaju sudah memberikan keterangan dan bukti kepada DKPP.
"Ketika ada sidang diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, argumentasi sudah kami sampaikan," ujarnya.
"Jadi apapun putusannya ya sebagai pihak teradu kami tidak akan komentar terhadap putusan tersebut karena semua komentar catatan argumentasi sudah kami sampaikan pada saat di jalan persidangan," imbuhnya.
Selain itu, respons juga datang dari Komisioner KPU Idham Holik. Namun, Responsnya lebih cenderung banyak dan fokus pada aturan hukum.
"KPU sudah memproses pencalonan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan," kata Komisioner KPU Idham Holik kepada awak media.
Idham juga menjelaskan, bahwa KPU telah menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) nomor perkara 90 tentang syarat usia capres dan cawapres dalam UU Pemilu.
Selain itu, dalam putusan MK menambah ketentuan akan syarat usia capres dan cawapres, dari minimal 40 tahun menjadi boleh di bawah 40 tahun, asalkan pernah dan atau sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah.
Tindak lanjut itu, diimplementasikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 1378/2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 sebagai salah satu tindak lanjut putusan MK.
Dalam surat keputusan itu, pada bagian Bab V yang menjelaskan tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan, Indikator kebenaran Angka 3 huruf b bagian 3 dijelaskan:Â
"berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat penetapan Pasangan Calon, berdasarkan tanggal lahir yang tercantum atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah."
Ikhdam juga mengatakan, DKPP dalam pertimbangan Putusan  No. 135-PKE-DKPP/XII/2023, No. 136-PKE-DKPP/XII/2023, No. 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan No. 141-PKE-DKPP/XII/2023, bahwa KPU dinilai telah menjalankan tugas konstiusi.
Menurut penjelasan Idham, Surat Keputusan soal pedoman teknis yang dikeluarkan oleh KPU juga sah dijadikan sebagai acuan dalam penerimaan bakal capres dan cawapres pada saat itu, meski PKPU belum direvisi. Sebab, Putusan MK (revisi UU Pemilu) lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan PKPU.
"Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 12 tahun 2011, secara hirarkies, UUD 1945 adalah hukum tertinggi di Indonesia," ujarnya.
Perlu diketahui, DKPP telah memberikan sanksi peringatan keras kepada ketua KPU Hasyim Asy'ari dan enam anggotanya pada hari ini.
Sanksi yang diberikan tersebut lantaran KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Dalam pemberian sanksi yang dibacakan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023. Semua perkara tersebut, mempersoalkan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.
"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan," kata Heddy.
DKPP menyatakan Ketua KPU dan enam anggotanya yaitu Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap telah melanggar beberapa pasal dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2027 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu.
Terdapat beberapa pasal yang dilanggar, yakni Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 15 huruf c serta Pasal 19 huruf a.***
