4. Pengembangan Infrastruktur yang Merata
Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan menjadi salah satu harapan besar masyarakat kepada anggota DPRD yang baru. Pembangunan tidak boleh terpusat hanya di daerah-daerah tertentu, tetapi harus menjangkau seluruh wilayah Kota Bandung, termasuk daerah pinggiran.
Anggota DPRD harus memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur, baik jalan, jembatan, saluran air, maupun fasilitas umum lainnya, benar-benar dibangun dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mereka juga harus mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses pembangunan tersebut.
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pelayanan publik yang berkualitas menjadi cerminan dari pemerintah yang baik. Masyarakat berharap anggota DPRD Kota Bandung dapat memperjuangkan peningkatan kualitas pelayanan publik, mulai dari pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, hingga pelayanan perizinan.
Setiap warga harus mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah dari pemerintah. Untuk itu, anggota DPRD perlu mendorong penerapan sistem pelayanan yang modern dan berbasis teknologi, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
6. Kebijakan Pro Lingkungan
Kota Bandung menghadapi berbagai tantangan lingkungan, seperti polusi udara, sampah, dan alih fungsi lahan. Anggota DPRD diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang pro lingkungan dan berkelanjutan. Mereka harus mendukung program-program yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, seperti pengelolaan sampah yang efektif, penghijauan, dan pengendalian polusi.
Selain itu, anggota DPRD juga harus mengawasi pelaksanaan kebijakan lingkungan agar berjalan sesuai dengan peraturan dan tidak merugikan masyarakat. Mereka perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan organisasi lingkungan, untuk mewujudkan Bandung yang hijau dan bersih.
7. Mendorong Ekonomi Kreatif dan UMKM
Ekonomi kreatif dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang sangat potensial di Kota Bandung. Anggota DPRD harus mampu menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM, seperti kemudahan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan pemasaran produk.
