Dalam hal pembiayaan, pemerintah harus memastikan bahwa iuran BPJS Kesehatan benar-benar terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem birokrasi yang rumit harus disederhanakan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan yang berarti.
Yang tak kalah penting, pemerintah harus menunjukkan ketegasan dalam memberantas praktik korupsi di sektor kesehatan. Penegakan hukum yang tegas dan transparan harus diterapkan kepada siapa saja yang terbukti melakukan korupsi, tanpa pandang bulu. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa dana kesehatan digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Terakhir, pemerintah harus memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat adalah yang terbaik. Standar pelayanan harus ditingkatkan dan pengawasan terhadap kualitas layanan harus diperketat. Tenaga medis harus diberikan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka dalam melayani masyarakat.
Pada akhirnya, layanan kesehatan adalah hak rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan yang layak dan berkualitas tanpa diskriminasi. Sudah saatnya pemerintah berhenti memperlakukan layanan kesehatan sebagai barang dagangan dan mulai memperlakukannya sebagai hak dasar yang harus dipenuhi. Hanya dengan demikian, keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
