Mohon tunggu...
DIMAS MUHAMMAD ERLANGGA
DIMAS MUHAMMAD ERLANGGA Mohon Tunggu... Mahasiswa - Ketua Gerakan mahasiswa nasional Indonesia (GmnI) Caretaker Komisariat Universitas Terbuka
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Membaca Buku Dan Mendengarkan Musik

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop

Watimpres Jadi DPA, Mungkinkah?

23 Juli 2024   13:09 Diperbarui: 23 Juli 2024   13:19 32
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Perubahan dalam struktur pemerintahan sering kali menjadi topik diskusi yang hangat di Indonesia. Salah satu gagasan yang menarik perhatian akhir-akhir ini adalah kemungkinan mengubah fungsi Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Namun, seberapa realistis dan bermanfaatkah ide ini bagi sistem pemerintahan Indonesia?

### Latar Belakang Watimpres dan DPA

Watimpres adalah lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden dalam menjalankan pemerintahan. Anggotanya dipilih langsung oleh presiden dan biasanya terdiri dari tokoh-tokoh berpengalaman di berbagai bidang. Watimpres, dalam konstitusi Indonesia, memiliki peran penting sebagai penasihat presiden meski tidak memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan.

Di sisi lain, DPA adalah lembaga yang pernah ada dalam sistem pemerintahan Indonesia, sebelum dihapuskan pada masa reformasi. DPA memiliki tugas dan fungsi yang mirip dengan Watimpres, tetapi dengan cakupan dan kewenangan yang lebih luas, termasuk memberikan pertimbangan pada keputusan besar negara yang memerlukan kebijakan strategis.

### Alasan Mengusulkan Perubahan

Beberapa alasan yang diajukan untuk mengubah Watimpres menjadi DPA antara lain:

1. **Penguatan Fungsi Konsultatif**: Dengan transformasi menjadi DPA, lembaga ini diharapkan dapat memiliki fungsi konsultatif yang lebih kuat dan independen, sehingga bisa memberikan nasihat yang lebih komprehensif dan objektif kepada presiden.

2. **Peningkatan Kredibilitas**: DPA di masa lalu dihuni oleh tokoh-tokoh nasional yang sangat dihormati, dengan kredibilitas yang diakui luas. Menghidupkan kembali DPA bisa memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga ini.

3. **Kontinuitas Kebijakan**: Sebagai lembaga yang lebih struktural dan tetap, DPA dapat membantu menjaga kesinambungan kebijakan di tengah pergantian pemerintahan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi.

### Tantangan dan Hambatan

Meski ada banyak alasan mendukung, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan perubahan ini:

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun