Di banyak kota besar di Indonesia, gentrifikasi menjadi masalah serius. Misalnya, di Jakarta, banyak daerah kumuh yang digusur untuk pembangunan apartemen mewah, hotel, dan pusat perbelanjaan. Penduduk yang digusur sering kali tidak mendapatkan kompensasi yang layak dan terpaksa pindah ke daerah yang lebih jauh dan kurang berkembang. Dampaknya adalah peningkatan jumlah permukiman kumuh di pinggiran kota dan semakin melebar jurang ketimpangan sosial.
**Penyediaan Infrastruktur yang Tidak Merata**
Salah satu argumen utama pendukung kebijakan neoliberal adalah bahwa pasar bebas akan meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam kenyataannya, penyediaan infrastruktur yang didorong oleh pasar sering kali tidak merata. Pengembang swasta cenderung membangun infrastruktur di daerah yang dianggap menguntungkan secara ekonomi, seperti pusat bisnis dan permukiman elit. Sementara itu, daerah permukiman masyarakat berpenghasilan rendah sering kali diabaikan dan kekurangan infrastruktur dasar.
Kondisi ini menciptakan lingkaran setan ketimpangan. Tanpa infrastruktur yang memadai, masyarakat berpenghasilan rendah sulit untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Akses yang terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan membuat mereka terjebak dalam kemiskinan dan semakin tertinggal dari kelompok masyarakat yang lebih kaya. Ketimpangan ini semakin parah ketika pemerintah gagal atau enggan untuk campur tangan dan memperbaiki situasi.
**Kebutuhan akan Kebijakan yang Lebih Adil**
Untuk mengatasi ketimpangan permukiman yang diakibatkan oleh kebijakan neoliberal, diperlukan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah perlu kembali mengambil peran aktif dalam penyediaan perumahan dan infrastruktur dasar. Program perumahan rakyat harus dihidupkan kembali dan didukung dengan anggaran yang memadai.
Selain itu, regulasi yang ketat terhadap pengembang swasta perlu diterapkan untuk mencegah gentrifikasi dan penggusuran paksa. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap pengembangan baru di perkotaan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat setempat dan menyediakan kompensasi yang adil bagi mereka yang terdampak.
Kesimpulannya, kebijakan neoliberal telah menyebabkan ketimpangan permukiman yang semakin parah di perkotaan Indonesia. Privatisasi, pengurangan peran negara, gentrifikasi, dan penyediaan infrastruktur yang tidak merata semuanya berkontribusi pada masalah ini. Untuk menciptakan kota yang lebih adil dan inklusif, diperlukan kebijakan yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah dan memastikan akses yang merata terhadap perumahan dan infrastruktur dasar.
