3. **Kendali Negara dalam Sektor Strategis**: Pemerintah harus memperkuat kontrol terhadap sektor-sektor strategis untuk memastikan bahwa sumber daya nasional digunakan untuk kepentingan rakyat banyak. Ini bisa dilakukan melalui kebijakan nasionalisasi atau kemitraan publik-swasta yang memastikan kontrol negara atas aset-aset penting.
4. **Pemberdayaan Ekonomi Rakyat**: Program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan dukungan usaha kecil menengah (UKM), harus ditingkatkan. Ini akan membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. **Transparansi dan Akuntabilitas**: Pemerintah harus memastikan bahwa semua kebijakan dan program yang dijalankan dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Ini penting untuk menghindari korupsi dan memastikan bahwa manfaat dari kebijakan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
### Tantangan dan Peluang
Mengintegrasikan Ekonomi Islam dan Ekonomi Terpimpin bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari kelompok-kelompok yang telah lama diuntungkan oleh sistem ekonomi yang ada. Selain itu, diperlukan kerangka regulasi dan kelembagaan yang kuat untuk mendukung implementasi kebijakan-kebijakan baru.
Namun, peluang untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan merata sangat besar. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat, dominasi oligarki dapat dikurangi. Ini akan membuka jalan bagi terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan sosial.
### Kesimpulan
Mengakhiri dominasi oligarki dalam ekonomi Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inovatif. Integrasi prinsip-prinsip Ekonomi Islam dan Ekonomi Terpimpin dapat menjadi salah satu solusi yang efektif. Dengan redistribusi kekayaan, inklusi keuangan, kendali negara dalam sektor strategis, pemberdayaan ekonomi rakyat, serta transparansi dan akuntabilitas, sistem ekonomi yang lebih adil dan merata dapat diwujudkan. Tantangan mungkin ada, tetapi dengan komitmen dan kerja keras, tujuan tersebut bisa dicapai demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
