Saatnya Marhaenis & Soekarnois Mendukung dan Memilih PDRI di Pemilu 2029!

**Dasar Marhaenis dan Soekarnois Mendukung dan Memilih Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI) di Pemilu 2029**

Pemilu 2029 akan dimulai tahapan penyelenggaraan nya pada 2027-2028, dan berbagai partai politik mulai berusaha merebut hati rakyat Indonesia. Bagi para Marhaenis dan Soekarnois, memilih partai yang sesuai dengan ideologi dan prinsip perjuangan mereka adalah hal yang krusial. Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI) muncul sebagai salah satu pilihan yang paling relevan untuk didukung dan dipilih. Sebagai Informasi PDRI adalah Kelanjutan dari PDI Lama 1973-1999 atau Partai Penegak Demokrasi Indonesia (Partai PDI) yang pernah mengikuti Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Artikel ini akan menjelaskan dasar-dasar mengapa Marhaenis dan Soekarnois perlu mendukung PDRI di Pemilu 2029.

Dokumen Pribadi/Iklan PDI Jelang Pemilu 1999

**1. Sejarah dan Keterkaitan Ideologi**

PDRI didirikan dengan semangat untuk meneruskan perjuangan yang telah dirintis oleh Bung Karno. Ideologi Marhaenisme yang berakar pada pemikiran Soekarno tentang keadilan sosial dan kemandirian ekonomi rakyat kecil menjadi landasan utama partai ini. PDRI berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak kaum marhaen, yaitu rakyat kecil yang sering terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada mereka.

**2. Visi dan Misi yang Sejalan dengan Marhaenisme**

Visi PDRI adalah menciptakan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Misi ini mencerminkan ajaran Trisakti Soekarno yang sangat relevan bagi Marhaenis dan Soekarnois. PDRI berjanji untuk mengedepankan kepentingan rakyat kecil dalam setiap kebijakan yang diambil, memperkuat ekonomi kerakyatan, dan melestarikan budaya bangsa.

**3. Kebijakan Pro-Rakyat**

PDRI memiliki serangkaian kebijakan yang jelas-jelas berpihak kepada rakyat kecil. Dalam bidang ekonomi, PDRI mendorong program redistribusi tanah untuk petani, menggalakkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperkuat koperasi sebagai soko guru ekonomi. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Di bidang pendidikan, PDRI berkomitmen untuk memberikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa. Program beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, peningkatan kualitas guru, dan pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil adalah beberapa langkah konkret yang akan dilakukan.

**4. Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan**

PDRI juga menempatkan perlindungan sosial sebagai salah satu prioritas utama. Program jaminan sosial yang komprehensif, termasuk jaminan kesehatan dan jaminan hari tua, akan diterapkan untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya. PDRI juga berkomitmen untuk meningkatkan upah minimum dan memperjuangkan hak-hak buruh, sehingga tercipta kondisi kerja yang adil dan layak.

**5. Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum**

Korupsi adalah musuh besar yang harus diberantas untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien. PDRI memiliki agenda yang jelas dalam pemberantasan korupsi dengan memperkuat lembaga anti-korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pemerintahan. Selain itu, PDRI akan memastikan penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu, sehingga setiap warga negara mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum.

**6. Kedaulatan Nasional dan Hubungan Internasional**

Dalam konteks global, PDRI berkomitmen untuk menjaga kedaulatan nasional Indonesia dari intervensi asing. Kebijakan luar negeri yang bebas aktif akan diterapkan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di kancah internasional. PDRI juga mendukung kerja sama dengan negara-negara sahabat dalam rangka menciptakan perdamaian dunia dan keadilan sosial.

**7. Partisipasi Rakyat dan Demokrasi Partisipatif**

Salah satu prinsip utama yang dipegang oleh PDRI adalah demokrasi partisipatif. PDRI berupaya untuk melibatkan rakyat dalam setiap proses pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan demikian, suara rakyat akan benar-benar didengar dan diperhatikan dalam setiap kebijakan yang diambil.