2. **Kinerja Legislasi yang Lamban**: Meskipun memiliki kebebasan yang lebih besar dibandingkan era Orde Baru, DPR hasil Pemilu 2019 kerap dikritik karena kinerja legislasi yang lamban. Banyak RUU yang tertunda atau tidak selesai tepat waktu, mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kebijakan.
3. **Kontroversi dan Skandal**: DPR periode ini juga diwarnai oleh berbagai kontroversi dan skandal yang melibatkan anggota DPR. Kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang semakin menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif ini.
4. **Kurangnya Fokus pada Isu Strategis**: DPR hasil Pemilu 2019 dianggap kurang fokus pada isu-isu strategis yang penting bagi masa depan bangsa, seperti reformasi birokrasi, pendidikan, dan kesehatan. Banyak waktu dan sumber daya yang terbuang dalam debat politik yang tidak produktif.
### Perbandingan Kinerja
Ketika membandingkan kinerja DPR hasil Pemilu 1997 dan 2019, beberapa poin penting dapat disoroti:
1. **Efisiensi Legislasi**: DPR hasil Pemilu 1997 lebih efisien dalam proses legislasi meskipun di bawah kontrol pemerintah yang kuat. Sebaliknya, DPR hasil Pemilu 2019 sering kali mengalami kebuntuan dalam proses legislasi karena fragmentasi politik yang tinggi.
2. **Independensi dan Representasi**: Meskipun DPR hasil Pemilu 1997 kurang independen dan lebih tunduk pada eksekutif, mereka tetap mampu menjalankan tugas legislasi dengan cepat. DPR hasil Pemilu 2019, meskipun lebih independen, sering kali gagal mewakili kepentingan rakyat secara efektif karena terjebak dalam politik partisan.
3. **Integritas dan Kepercayaan Publik**: DPR hasil Pemilu 1997, meskipun tidak sepenuhnya bebas dari kontroversi, lebih mampu menjaga citra publik. DPR hasil Pemilu 2019 diwarnai oleh banyak skandal yang merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
### Kesimpulan
Meskipun DPR hasil Pemilu 1997 bekerja dalam konteks politik yang berbeda dengan kontrol eksekutif yang kuat, mereka menunjukkan kinerja legislasi yang lebih efisien dan stabil dibandingkan dengan DPR hasil Pemilu 2019. Namun, independensi dan representasi rakyat sejati adalah aspek yang kurang di era Orde Baru.
