Periode 1997-1999 merupakan masa penting dalam sejarah politik Indonesia. Pemilu 1997, yang merupakan pemilu terakhir di bawah rezim Orde Baru, menandai akhir dari era otoriter menuju reformasi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terbentuk dari hasil pemilu ini memiliki peran krusial dalam proses transisi politik di Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan menyoroti beberapa aspek yang layak dipuji serta beberapa kritik yang patut dicermati terhadap DPR RI hasil Pemilu 1997.
### Pujian Terhadap DPR RI Hasil Pemilu 1997
**1. Stabilitas Politik di Tengah Krisis**
Salah satu aspek positif dari DPR RI hasil Pemilu 1997 adalah kemampuannya untuk mempertahankan stabilitas politik di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an. Krisis moneter Asia yang dimulai pada tahun 1997 berdampak parah pada perekonomian Indonesia, menyebabkan inflasi yang tinggi, pengangguran, dan kemiskinan. Meskipun demikian, DPR RI periode ini mampu menjaga stabilitas politik yang penting dalam mencegah kerusuhan sosial yang lebih luas.
**2. Pembentukan Undang-Undang yang Penting**
Selama periode ini, DPR RI berhasil mengesahkan beberapa undang-undang penting yang menjadi landasan bagi reformasi politik selanjutnya. Salah satu contoh adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam mendorong persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktik monopoli yang merugikan konsumen.
**3. Peran dalam Transisi Politik**
DPR RI hasil Pemilu 1997 juga memainkan peran penting dalam transisi politik menuju era reformasi. Setelah lengsernya Presiden Soeharto pada Mei 1998, DPR RI bekerja sama dengan pemerintah transisi untuk mempersiapkan Pemilu 1999 yang bebas dan adil. DPR RI mengesahkan sejumlah undang-undang yang memungkinkan terbentuknya sistem politik yang lebih demokratis, termasuk undang-undang tentang pemilu, partai politik, dan otonomi daerah.
### Kritik Terhadap DPR RI Hasil Pemilu 1997
**1. Dominasi Golongan Karya (Golkar)**
Salah satu kritik utama terhadap DPR RI hasil Pemilu 1997 adalah dominasi Golongan Karya (Golkar) yang terlalu kuat. Dalam pemilu tersebut, Golkar memenangkan mayoritas kursi di DPR RI, sementara partai-partai oposisi seperti Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hanya mendapatkan sebagian kecil kursi. Dominasi Golkar ini menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan politik yang menghambat proses check and balance yang sehat dalam pemerintahan.
**2. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas**
DPR RI periode ini juga dikritik karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Banyak keputusan penting yang diambil tanpa konsultasi yang memadai dengan publik atau partai-partai oposisi. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan kecurigaan terhadap integritas DPR RI dalam mengambil keputusan yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat.
**3. Minimnya Reformasi Internal**
Meskipun DPR RI berperan dalam mempersiapkan reformasi politik, banyak pihak mengkritik minimnya reformasi internal dalam tubuh DPR itu sendiri. Struktur dan mekanisme kerja DPR RI pada periode ini masih mencerminkan karakteristik otoriter Orde Baru, dengan dominasi elit politik dan birokrasi yang kuat. Reformasi internal yang lebih mendalam diperlukan untuk memastikan DPR RI dapat berfungsi secara lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
**4. Tindakan Reaktif Terhadap Tekanan Luar**
Selama krisis politik dan ekonomi, DPR RI sering kali bersikap reaktif terhadap tekanan dari luar, baik dari demonstrasi rakyat maupun tekanan internasional. Meskipun respons ini terkadang menghasilkan keputusan yang positif, seperti pengunduran diri Presiden Soeharto, namun sering kali tindakan reaktif ini mencerminkan kurangnya visi jangka panjang dan rencana strategis yang matang dari DPR RI.
### Kesimpulan
DPR RI hasil Pemilu 1997 memiliki peran penting dalam sejarah politik Indonesia, terutama dalam menjaga stabilitas di tengah krisis dan mempersiapkan transisi menuju era reformasi. Namun, dominasi Golkar, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, minimnya reformasi internal, serta tindakan reaktif terhadap tekanan luar adalah beberapa kritik yang perlu diperhatikan. Pembelajaran dari periode ini penting untuk membangun DPR RI yang lebih kuat, transparan, dan akuntabel di masa depan. Reformasi yang lebih dalam dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi harus terus diperjuangkan agar DPR RI benar-benar dapat menjadi wakil rakyat yang sejati.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
