Pujian dan Kritik pada DPR RI Hasil Pemilu 1997 (Periode 1997-1999)

Salah satu kritik utama terhadap DPR RI hasil Pemilu 1997 adalah dominasi Golongan Karya (Golkar) yang terlalu kuat. Dalam pemilu tersebut, Golkar memenangkan mayoritas kursi di DPR RI, sementara partai-partai oposisi seperti Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hanya mendapatkan sebagian kecil kursi. Dominasi Golkar ini menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan politik yang menghambat proses check and balance yang sehat dalam pemerintahan.

**2. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas**

DPR RI periode ini juga dikritik karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Banyak keputusan penting yang diambil tanpa konsultasi yang memadai dengan publik atau partai-partai oposisi. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan kecurigaan terhadap integritas DPR RI dalam mengambil keputusan yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat.

**3. Minimnya Reformasi Internal**

Meskipun DPR RI berperan dalam mempersiapkan reformasi politik, banyak pihak mengkritik minimnya reformasi internal dalam tubuh DPR itu sendiri. Struktur dan mekanisme kerja DPR RI pada periode ini masih mencerminkan karakteristik otoriter Orde Baru, dengan dominasi elit politik dan birokrasi yang kuat. Reformasi internal yang lebih mendalam diperlukan untuk memastikan DPR RI dapat berfungsi secara lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

**4. Tindakan Reaktif Terhadap Tekanan Luar**

Selama krisis politik dan ekonomi, DPR RI sering kali bersikap reaktif terhadap tekanan dari luar, baik dari demonstrasi rakyat maupun tekanan internasional. Meskipun respons ini terkadang menghasilkan keputusan yang positif, seperti pengunduran diri Presiden Soeharto, namun sering kali tindakan reaktif ini mencerminkan kurangnya visi jangka panjang dan rencana strategis yang matang dari DPR RI.

### Kesimpulan

DPR RI hasil Pemilu 1997 memiliki peran penting dalam sejarah politik Indonesia, terutama dalam menjaga stabilitas di tengah krisis dan mempersiapkan transisi menuju era reformasi. Namun, dominasi Golkar, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, minimnya reformasi internal, serta tindakan reaktif terhadap tekanan luar adalah beberapa kritik yang perlu diperhatikan. Pembelajaran dari periode ini penting untuk membangun DPR RI yang lebih kuat, transparan, dan akuntabel di masa depan. Reformasi yang lebih dalam dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi harus terus diperjuangkan agar DPR RI benar-benar dapat menjadi wakil rakyat yang sejati.