Di tengah dinamika politik dan ekonomi global, Indonesia menghadapi tantangan besar terkait dengan peran politik dalam perekonomian. Fenomena "hilangnya politik perekonomian" menjadi isu yang mendalam dan relevan dalam konteks pembangunan ekonomi nasional. Artikel ini akan mengeksplorasi faktor-faktor penyebab hilangnya politik perekonomian kita, dampaknya terhadap pembangunan ekonomi, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengembalikan peran politik yang konstruktif dalam menggerakkan ekonomi bangsa.
### Latar Belakang
Sejak reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami transformasi besar dalam sistem politik dan ekonominya. Liberalisasi ekonomi dan reformasi kebijakan telah mengarah pada meningkatnya pengaruh pasar dan sektor swasta dalam perekonomian. Di sisi lain, peran pemerintah dan politik dalam mengatur dan mendorong pembangunan ekonomi terlihat semakin menurun.
Pada era sebelum reformasi, pemerintah memiliki peran dominan dalam sektor ekonomi melalui berbagai kebijakan regulasi, investasi langsung, dan pembangunan infrastruktur. Namun, sejak adopsi kebijakan ekonomi neoliberal, terjadi penurunan signifikan dalam intervensi dan pengaturan pemerintah terhadap perekonomian.
### Penyebab Hilangnya Politik Perekonomian
1. **Liberalisasi Ekonomi:** Kebijakan liberalisasi ekonomi telah mendorong pengurangan regulasi dan liberalisasi perdagangan serta investasi. Hal ini mengarah pada dominasi keputusan ekonomi oleh pasar dan sektor swasta, yang mengurangi peran politik dalam menentukan arah ekonomi nasional.
2. **Privatisasi dan Deregulasi:** Privatisasi BUMN dan deregulasi sektor-sektor strategis telah mengurangi kontrol pemerintah terhadap sumber daya dan kebijakan ekonomi. Meskipun privat dapat meningkatkan efisiensi, dampaknya terhadap kemandirian ekonomi nasional perlu dievaluasi lebih lanjut.
3. **Globalisasi:** Integrasi ekonomi global telah meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap pasar global dan investasi asing. Keputusan ekonomi yang diambil di tingkat global sering kali memiliki dampak langsung terhadap ekonomi domestik, membatasi ruang gerak politik dalam menjaga kepentingan nasional.
4. **Korupsi dan Klientelisme:** Praktik korupsi dan klientelisme politik di dalam dan di sekitar pemerintahan telah mengaburkan garis antara kepentingan politik dan ekonomi. Hal ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya dan mengatur perekonomian secara adil dan transparan.
### Dampak Hilangnya Politik Perekonomian
