Di tengah dinamika politik dan ekonomi global, Indonesia menghadapi tantangan besar terkait dengan peran politik dalam perekonomian. Fenomena "hilangnya politik perekonomian" menjadi isu yang mendalam dan relevan dalam konteks pembangunan ekonomi nasional. Artikel ini akan mengeksplorasi faktor-faktor penyebab hilangnya politik perekonomian kita, dampaknya terhadap pembangunan ekonomi, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengembalikan peran politik yang konstruktif dalam menggerakkan ekonomi bangsa.
### Latar Belakang
Sejak reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami transformasi besar dalam sistem politik dan ekonominya. Liberalisasi ekonomi dan reformasi kebijakan telah mengarah pada meningkatnya pengaruh pasar dan sektor swasta dalam perekonomian. Di sisi lain, peran pemerintah dan politik dalam mengatur dan mendorong pembangunan ekonomi terlihat semakin menurun.
Pada era sebelum reformasi, pemerintah memiliki peran dominan dalam sektor ekonomi melalui berbagai kebijakan regulasi, investasi langsung, dan pembangunan infrastruktur. Namun, sejak adopsi kebijakan ekonomi neoliberal, terjadi penurunan signifikan dalam intervensi dan pengaturan pemerintah terhadap perekonomian.
### Penyebab Hilangnya Politik Perekonomian
1. **Liberalisasi Ekonomi:** Kebijakan liberalisasi ekonomi telah mendorong pengurangan regulasi dan liberalisasi perdagangan serta investasi. Hal ini mengarah pada dominasi keputusan ekonomi oleh pasar dan sektor swasta, yang mengurangi peran politik dalam menentukan arah ekonomi nasional.
2. **Privatisasi dan Deregulasi:** Privatisasi BUMN dan deregulasi sektor-sektor strategis telah mengurangi kontrol pemerintah terhadap sumber daya dan kebijakan ekonomi. Meskipun privat dapat meningkatkan efisiensi, dampaknya terhadap kemandirian ekonomi nasional perlu dievaluasi lebih lanjut.
3. **Globalisasi:** Integrasi ekonomi global telah meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap pasar global dan investasi asing. Keputusan ekonomi yang diambil di tingkat global sering kali memiliki dampak langsung terhadap ekonomi domestik, membatasi ruang gerak politik dalam menjaga kepentingan nasional.
4. **Korupsi dan Klientelisme:** Praktik korupsi dan klientelisme politik di dalam dan di sekitar pemerintahan telah mengaburkan garis antara kepentingan politik dan ekonomi. Hal ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya dan mengatur perekonomian secara adil dan transparan.
### Dampak Hilangnya Politik Perekonomian
1. **Kesenjangan Sosial dan Ekonomi:** Penurunan peran politik dalam perekonomian dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok masyarakat. Tanpa intervensi yang tepat, ekonomi cenderung menguntungkan kelompok-kelompok tertentu saja, meninggalkan yang lainnya terpinggirkan.
2. **Ketergantungan Asing:** Dominasi pasar dan investasi asing dapat meningkatkan ketergantungan ekonomi Indonesia pada negara-negara dan perusahaan multinasional tertentu. Hal ini mengurangi kedaulatan ekonomi dan membatasi kemampuan pemerintah untuk menjaga kepentingan nasional.
3. **Ketidakpastian Ekonomi:** Tanpa pengaturan yang efektif, pasar cenderung mengalami fluktuasi dan ketidakpastian yang dapat merugikan stabilitas ekonomi nasional. Keputusan ekonomi yang diambil tanpa pertimbangan politik yang matang dapat meningkatkan risiko ekonomi bagi masyarakat luas.
### Mengembalikan Politik Perekonomian yang Konstruktif
1. **Revisi Kebijakan Ekonomi:** Evaluasi ulang kebijakan ekonomi untuk memperkuat peran pemerintah dalam mengatur sektor-sektor strategis dan mendukung sektor-sektor yang mempromosikan kemandirian ekonomi nasional.
2. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Mendorong transparansi dalam pengelolaan ekonomi publik dan mengurangi praktik korupsi untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola ekonomi nasional.
3. **Penguatan Kemandirian Ekonomi:** Mendorong pembangunan ekonomi berbasis lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor serta investasi asing melalui pengembangan industri dalam negeri dan peningkatan investasi dalam sumber daya manusia.
4. **Pendidikan Politik Ekonomi:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya politik dalam perekonomian melalui pendidikan dan advokasi publik untuk membangun kesadaran politik ekonomi yang kuat di kalangan rakyat.
### Kesimpulan
Hilangnya politik perekonomian di Indonesia merupakan tantangan serius yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui evaluasi ulang kebijakan ekonomi, peningkatan transparansi, dan penguatan kemandirian ekonomi, Indonesia dapat mengembalikan peran politik yang konstruktif dalam menggerakkan perekonomian bangsa. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan aspirasi untuk mencapai kemandirian dan keadilan sosial dalam rangka menuju Indonesia yang lebih maju dan adil.
