**Analisa Hipotesis: Jika PDI Meraih 14 Kursi di Pemilu 1997, Lalu Golkar dan PPP Dapat Berapa Kursi?**
### Pendahuluan
Pemilihan Umum (Pemilu) 1997 di Indonesia adalah salah satu peristiwa politik penting yang berlangsung pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pemilu ini diadakan pada tanggal 29 Mei 1997 dan diikuti oleh tiga partai politik yang diizinkan oleh pemerintah, yaitu Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dalam artikel ini, kita akan menganalisis sebuah hipotesis: jika PDI meraih 14 kursi di Pemilu 1997, berapa kursi yang akan diperoleh Golkar dan PPP?
### Latar Belakang Pemilu 1997
Pemilu 1997 merupakan pemilu keenam yang diadakan selama Orde Baru dan merupakan pemilu terakhir sebelum runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998. Pemilu ini dianggap tidak sepenuhnya bebas dan adil karena kontrol ketat dari pemerintah terhadap proses pemilu, manipulasi hasil pemilu, dan tekanan terhadap partai-partai oposisi. Hasil resmi menunjukkan bahwa Golkar memenangkan mayoritas kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan 74,51% suara, PPP mendapatkan 22,43% suara, dan PDI hanya memperoleh 3,06% suara.
### Hipotesis
Hipotesis yang akan kita analisis adalah: jika PDI meraih 14 kursi di Pemilu 1997, bagaimana distribusi kursi yang mungkin terjadi untuk Golkar dan PPP? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami beberapa hal: sistem pemilihan yang digunakan, distribusi suara, dan asumsi yang mendasari analisis kita.
### Sistem Pemilihan dan Distribusi Kursi
Pada Pemilu 1997, Indonesia menggunakan sistem proporsional tertutup dengan formula konversi suara menjadi kursi yang dikenal sebagai metode kuota hare. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh setiap partai politik proporsional dengan jumlah suara yang diterimanya.
Pada Pemilu 1997, total kursi yang diperebutkan di DPR adalah 425 kursi. Hasil resmi adalah sebagai berikut:
