Di tengah dinamika politik Indonesia, isu ambang batas parlemen atau **parliamentary threshold** (PT) menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan. Ambang batas ini adalah persentase minimal suara yang harus diperoleh partai politik dalam pemilihan umum untuk mendapatkan kursi di parlemen. Kebijakan ini, meskipun dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem politik dan memperkuat stabilitas pemerintahan, justru sering dikritik karena dinilai menguntungkan partai-partai besar yang mapan dan melemahkan partai-partai kecil. Dengan demikian, menghapus ambang batas parlemen dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk melemahkan dominasi partai borjuasi dan menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan demokratis.
### Sejarah dan Tujuan Ambang Batas Parlemen
Ambang batas parlemen pertama kali diperkenalkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Tujuan utama dari penerapan ambang batas ini adalah untuk mengurangi fragmentasi partai politik di parlemen dan memastikan stabilitas pemerintahan. Dalam teori, dengan mengurangi jumlah partai politik yang bisa masuk parlemen, koalisi pemerintahan akan lebih mudah dibentuk dan dijalankan.
Namun, penerapan ambang batas juga membawa implikasi negatif. Salah satu kritik utama adalah bahwa ambang batas ini memperkuat dominasi partai-partai besar dan mapan, yang sering kali dikaitkan dengan kekuatan borjuasi---kelompok elit yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik. Dominasi ini mengakibatkan terbatasnya representasi kelompok-kelompok marginal dan aspirasi masyarakat yang lebih luas.
### Dominasi Partai Borjuasi dan Implikasinya
Dominasi partai borjuasi dalam politik Indonesia memiliki dampak yang luas. Partai-partai besar cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap dana kampanye, media, dan jaringan politik yang luas. Hal ini memberikan mereka keunggulan yang signifikan dalam pemilu dan proses legislasi. Selain itu, partai-partai ini sering kali lebih responsif terhadap kepentingan pemodal besar dibandingkan kepentingan rakyat kebanyakan.
Dampaknya adalah kebijakan publik yang dihasilkan cenderung tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan yang pro-elit dan pro-bisnis sering kali lebih menonjol, sementara isu-isu yang penting bagi kelompok marginal, seperti buruh, petani, dan kaum miskin kota, sering terabaikan.
### Menghapus Ambang Batas Parlemen: Menuju Sistem yang Lebih Inklusif
Menghapus ambang batas parlemen dapat menjadi solusi untuk menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan demokratis. Tanpa ambang batas, partai-partai kecil memiliki peluang yang lebih besar untuk masuk ke parlemen dan berpartisipasi dalam proses legislasi. Hal ini akan memperkaya diskursus politik dengan berbagai perspektif yang lebih luas dan beragam.
Selain itu, penghapusan ambang batas juga dapat mendorong partai-partai besar untuk lebih responsif terhadap aspirasi rakyat. Dengan meningkatnya kompetisi politik, partai-partai besar akan terdorong untuk memperhatikan isu-isu yang relevan bagi masyarakat luas agar tidak kehilangan dukungan. Hal ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih seimbang dan inklusif, yang mencerminkan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kelompok elit.
