Partai Buruh, yang sempat menjadi salah satu partai yang didirikan pasca-Reformasi, tidak mampu bertahan lama dalam konstelasi politik Indonesia yang sangat kompetitif. Partai-partai besar seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahkan Partai Demokrat pun sering kali menyatakan komitmen mereka terhadap isu-isu buruh, tetapi dalam praktiknya, kebijakan-kebijakan yang diusung tidak selalu selaras dengan kepentingan buruh. Belakangan Partai Buruh Bangkit Kembali Menjelang Pemilu 2024 Dan Menjadi Peserta Pemilu Lagi.
**Tantangan dan Prospek**
Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh kelas buruh dalam politik adalah ketidakmampuan untuk membentuk aliansi yang kuat dan solid. Fragmentasi serikat buruh dan kurangnya koordinasi antar organisasi buruh menyebabkan suara buruh terpecah-pecah, sehingga mengurangi efektivitas dalam memperjuangkan kebijakan yang menguntungkan mereka. Selain itu, dominasi oligarki dalam politik Indonesia juga menjadi hambatan besar. Kepentingan elite politik dan ekonomi sering kali bertentangan dengan kepentingan buruh, dan mereka memiliki sumber daya yang jauh lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan publik.
Namun, prospek untuk kelas buruh tidak sepenuhnya suram. Keterlibatan aktif dalam politik, baik melalui partai politik yang ada atau dengan mendirikan partai baru yang benar-benar mewakili kepentingan buruh, adalah salah satu cara untuk mengubah kondisi ini. Pendidikan politik dan peningkatan kesadaran di kalangan buruh tentang pentingnya partisipasi politik juga dapat menjadi kunci untuk memperkuat posisi mereka.
**Kesimpulan**
Kelas buruh di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan politik yang signifikan. Namun, untuk mencapai ini, diperlukan upaya yang lebih terorganisir dan strategis dalam memperjuangkan hak-hak buruh melalui jalur politik. Fragmentasi dan dominasi oligarki adalah tantangan besar yang harus diatasi. Dengan pendidikan politik yang baik dan peningkatan kesadaran akan pentingnya persatuan, kelas buruh dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan nasional yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan mereka.
