Menuntut Pertanggungjawaban Partai Politik yang Ikut Mengesahkan UU IKN di DPR

Dalam lensa Marhaenisme, kebijakan pemindahan ibu kota negara ini mengandung banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh para pembuat kebijakan, khususnya partai politik yang mendukungnya. Rakyat kecil, sebagai inti dari ideologi Marhaenisme, harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap langkah kebijakan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban partai politik dalam hal ini menjadi krusial. Mereka harus memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar membawa manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bukan sekadar proyek ambisius yang mengabaikan kepentingan kaum marhaen. Dengan demikian, harapan untuk menciptakan Indonesia yang adil dan makmur dapat benar-benar terwujud.