Menimbang Sistem Semi-Presidensial untuk Indonesia: Kritik Keras Terhadap Sistem Presidensial Hari Ini

#### Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, telah menerapkan sistem presidensial sejak reformasi tahun 1998. Sistem ini memberikan kekuasaan eksekutif yang signifikan kepada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, berbagai tantangan dan kelemahan telah muncul yang mengindikasikan perlunya mempertimbangkan sistem semi-presidensial sebagai alternatif. Artikel ini akan mengkritisi sistem presidensial yang saat ini berlaku di Indonesia dan mengeksplorasi potensi keuntungan dari penerapan sistem semi-presidensial.

#### Kelemahan Sistem Presidensial

1. **Pemusatan Kekuasaan Eksekutif**  

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki wewenang yang luas, yang dapat menyebabkan pemusatan kekuasaan yang berlebihan. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah seperti otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan, karena mekanisme checks and balances yang ada sering kali tidak efektif. Pemusatan kekuasaan ini juga dapat menghambat partisipasi yang lebih luas dari berbagai aktor politik dalam pengambilan keputusan.

2. **Kestabilan Politik yang Rentan**  

Meskipun sistem presidensial dianggap memberikan stabilitas karena presiden dipilih untuk masa jabatan tetap, dalam kenyataannya, sistem ini sering kali menyebabkan konflik antara eksekutif dan legislatif. Ketidakmampuan untuk mencapai konsensus antara kedua cabang pemerintahan ini dapat mengakibatkan kebuntuan politik dan menghambat jalannya pemerintahan. Contoh nyata adalah kebuntuan anggaran yang pernah terjadi di berbagai negara yang menganut sistem presidensial.

3. **Lemahnya Akuntabilitas dan Transparansi**  

Sistem presidensial di Indonesia juga menghadapi kritik terkait lemahnya akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Preseden seperti kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menunjukkan bahwa presiden dan eksekutif sering kali tidak cukup diawasi oleh legislatif atau lembaga pengawas lainnya. Hal ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah.

#### Potensi Keuntungan Sistem Semi-Presidensial

1. **Pembagian Kekuasaan yang Lebih Seimbang**  

Sistem semi-presidensial menawarkan pembagian kekuasaan yang lebih seimbang antara presiden dan perdana menteri. Dalam sistem ini, presiden berfungsi sebagai kepala negara yang fokus pada kebijakan luar negeri dan isu-isu strategis, sementara perdana menteri yang dipilih dari parlemen menangani urusan sehari-hari pemerintahan. Mekanisme ini dapat mengurangi risiko pemusatan kekuasaan dan meningkatkan checks and balances.

2. **Kestabilan Politik yang Lebih Tinggi**  

Dengan adanya perdana menteri yang dipilih dari mayoritas parlemen, sistem semi-presidensial cenderung lebih stabil karena adanya sinergi antara legislatif dan eksekutif. Koalisi pemerintahan yang dibentuk di parlemen cenderung lebih solid dan mampu menghindari kebuntuan politik yang sering terjadi dalam sistem presidensial. Selain itu, parlemen memiliki kekuasaan untuk mengajukan mosi tidak percaya kepada perdana menteri, yang memungkinkan penggantian pemimpin eksekutif tanpa harus menunggu pemilihan umum berikutnya.

3. **Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi**  

Dengan pembagian kekuasaan yang lebih jelas, sistem semi-presidensial dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen harus memastikan kebijakan dan tindakan pemerintah mendapat persetujuan legislatif. Selain itu, pengawasan terhadap presiden dalam isu-isu strategis juga dapat diperkuat melalui mekanisme parlemen dan lembaga pengawas lainnya.

#### Studi Kasus: Perancis dan Finlandia

Untuk melihat bagaimana sistem semi-presidensial bekerja, kita bisa melihat contoh dari Perancis dan Finlandia. Di Perancis, sistem semi-presidensial telah berjalan dengan baik, di mana presiden memiliki peran penting dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan, sementara perdana menteri bertanggung jawab atas kebijakan domestik. Di Finlandia, meskipun peran presiden lebih terbatas, pembagian kekuasaan yang jelas antara presiden dan perdana menteri telah memberikan kestabilan politik dan efektivitas pemerintahan.

#### Kesimpulan

Melihat berbagai kelemahan yang ada dalam sistem presidensial saat ini di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan alternatif yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan. Sistem semi-presidensial menawarkan solusi dengan pembagian kekuasaan yang lebih seimbang, kestabilan politik yang lebih tinggi, dan peningkatan akuntabilitas serta transparansi. Meskipun tidak ada sistem yang sempurna, transisi ke sistem semi-presidensial bisa menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk memperkuat demokrasi dan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.

#### Rekomendasi

1. **Kajian Mendalam**  

Pemerintah dan lembaga akademik perlu melakukan kajian mendalam tentang penerapan sistem semi-presidensial di Indonesia, termasuk analisis komparatif dengan negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan sistem ini.

2. **Dialog Publik**  

Penting untuk melibatkan masyarakat dalam diskusi mengenai perubahan sistem pemerintahan. Melalui dialog publik yang inklusif, berbagai pemangku kepentingan dapat memberikan masukan yang konstruktif.

3. **Tahapan Implementasi yang Jelas**  

Jika diputuskan untuk beralih ke sistem semi-presidensial, perlu disusun tahapan implementasi yang jelas dan terencana, termasuk amandemen konstitusi dan penyesuaian regulasi terkait.

Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mengeksplorasi potensi keuntungan dari sistem semi-presidensial dan memperkuat fondasi demokrasi yang sudah ada.