Ekonomi Indonesia Akan Pulih dan Besar Kalau Menerapkan Deklarasi Ekonomi Bung Karno 1963

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam upaya membangun ekonomi yang mandiri dan berdaulat. Salah satu momen penting dalam sejarah ekonomi Indonesia adalah Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada 1963. Deklarasi ini menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang berdasarkan pada kekuatan sendiri dan semangat gotong royong. Dalam kolom opini ini, saya berargumen bahwa Indonesia dapat memulihkan dan memperbesar ekonominya jika menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Dekon Bung Karno.

### Mengapa Deklarasi Ekonomi Bung Karno Penting?

Deklarasi Ekonomi 1963, atau Dekon, adalah manifesto yang dirancang untuk menjawab tantangan ekonomi Indonesia pada saat itu, yang meliputi ketergantungan pada bantuan luar negeri, ketidakstabilan ekonomi, dan ketimpangan sosial. Dekon berfokus pada beberapa prinsip utama, antara lain:

1. **Ekonomi Berdikari**: Kemandirian ekonomi menjadi pilar utama, mengurangi ketergantungan pada bantuan dan investasi asing.

2. **Ekonomi Gotong Royong**: Mengedepankan prinsip kerja sama dan solidaritas sosial dalam pembangunan ekonomi.

3. **Pengendalian Negara terhadap Sumber Daya**: Mengutamakan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kepentingan rakyat banyak.

### Relevansi Deklarasi Ekonomi dalam Konteks Saat Ini

Saat ini, Indonesia kembali menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks, termasuk dampak dari pandemi COVID-19, ketergantungan pada investasi asing, dan ketimpangan ekonomi yang meningkat. Prinsip-prinsip Deklarasi Ekonomi Bung Karno menawarkan solusi yang relevan untuk mengatasi masalah-masalah ini.

### 1. Membangun Ekonomi Berdikari

Ketergantungan pada investasi dan bantuan luar negeri dapat melemahkan kedaulatan ekonomi Indonesia. Dalam situasi global yang tidak menentu, kemandirian ekonomi menjadi semakin penting. Dekon menekankan produksi dalam negeri dan pengembangan industri nasional. Penerapan prinsip ini dapat meliputi:

- **Pengembangan Industri Manufaktur**: Mendorong produksi barang-barang manufaktur dalam negeri untuk mengurangi impor dan menciptakan lapangan kerja.

- **Investasi pada Teknologi dan Riset**: Mengalokasikan sumber daya untuk penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan daya saing industri nasional.

### 2. Mengedepankan Ekonomi Gotong Royong

Prinsip gotong royong dapat menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial. Ini bisa diterapkan melalui:

- **Pemberdayaan UMKM**: Memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk tumbuh dan berkontribusi terhadap ekonomi nasional.

- **Ekonomi Desa**: Memperkuat ekonomi desa melalui program-program pemberdayaan yang mengoptimalkan potensi lokal.

### 3. Pengendalian Negara terhadap Sumber Daya

Penguasaan negara atas sumber daya alam adalah kunci untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Implementasi prinsip ini bisa diwujudkan dengan:

- **Nasionalisasi Aset Strategis**: Mengambil alih pengelolaan aset-aset strategis yang dikuasai oleh pihak asing dan mengelolanya untuk kepentingan nasional.

- **Kebijakan Energi yang Berkelanjutan**: Mengembangkan sumber energi terbarukan dan memastikan distribusi energi yang merata untuk mendukung industri dalam negeri.

### Tantangan dan Strategi Implementasi

Menerapkan prinsip-prinsip Deklarasi Ekonomi Bung Karno tentu bukan tanpa tantangan. Beberapa kendala yang mungkin dihadapi termasuk resistensi dari investor asing, kebutuhan akan reformasi birokrasi, dan penyesuaian kebijakan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan koordinasi yang kuat antar sektor. Beberapa langkah strategis yang bisa diambil adalah:

- **Reformasi Birokrasi**: Menyederhanakan prosedur birokrasi untuk mendorong efisiensi dan transparansi dalam implementasi kebijakan ekonomi.

- **Kemitraan dengan Sektor Swasta**: Mengajak sektor swasta untuk berkolaborasi dalam pembangunan ekonomi nasional yang berbasis pada prinsip kemandirian dan keadilan sosial.

- **Pendidikan dan Pelatihan**: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri nasional.

### Kesimpulan

Deklarasi Ekonomi Bung Karno pada 1963 menawarkan kerangka kerja yang visioner untuk pembangunan ekonomi Indonesia yang mandiri, adil, dan berkelanjutan. Dengan mengadopsi dan menyesuaikan prinsip-prinsip Dekon dalam konteks modern, Indonesia memiliki peluang besar untuk memulihkan dan memperbesar ekonominya. Ini memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, sektor swasta, dan seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam semangat gotong royong, demi mewujudkan cita-cita ekonomi yang berdaulat dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.