Pilkada 2024 dan Agenda Perubahan

Pemilihan Kepala Daerah 2024 dapat menjadi platform untuk mendorong agenda perubahan yang penting dalam konteks pembangunan dan pemerintahan di tingkat lokal. Beberapa agenda perubahan yang dapat diperjuangkan dalam pemilihan tersebut meliputi:

1. **Pembangunan Berkelanjutan**: Mendorong program pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan perlindungan lingkungan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan sosial serta ekonomi.

2. **Transparansi dan Akuntabilitas**: Menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan daerah, termasuk dalam penggunaan anggaran dan pengambilan keputusan.

3. **Peningkatan Layanan Publik**: Meningkatkan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan transportasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. **Partisipasi Publik yang Luas**: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan melalui mekanisme partisipatif seperti musyawarah desa, forum dialog, dan konsultasi publik.

5. **Pemberdayaan Ekonomi Lokal**: Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi dan memperkuat kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

6. **Kesejahteraan Sosial**: Memperkuat program-program kesejahteraan sosial seperti bantuan sosial, pemenuhan hak-hak dasar, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Dengan mendorong agenda perubahan ini, pemilihan kepala daerah 2024 dapat menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan lokal.

Untuk itu, pemerintahan ideal adalah pemerintahan yang menempatkan rakyat marhaen sebagai protagonis, yakni sebuah pemerintahan yang, dengan segala cara, mendelegasikan kekuasaan kepada rakyat marhaen. Inilah yang disebut "pemerintahan partisipasi kerakyatan". Pemerintahan ini harus berani membalikkan prioritas: dari sebelumnya memprioritaskan segelintir orang (pemilik modal) menjadi memprioritaskan sekor-sektor yang selama ini terpinggirkan.

Rezim politik yang berkuasa di kota kota besar selama ini masih selalu memprioritaskan minoritas kecil yang diistimewakan (kalangan elit/pemilik modal). Oleh karena itu, pemerintahan alternatif kedepan harus membalikkan logika ini: mereka harus memprioritaskan sektor-sektor luas massa rakyat yang selama ini terabaikan.

Satu hal yang tak boleh dilupakan: pilkada 2024 harus menjadi arena perjuangan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Gerakan rakyat miskin harus memanfaatkan ruang politik pilkada 2024 dalam rangka memperluas arena dan sentimen anti-imperialis dan anti-kolonialis. Ini adalah kesempatan berharga bagi seluruh barisan anti-imperialis dan anti-kolonialis untuk memperkuat front persatuan nasional dan memperluas dukungan. Harus dijelaskan, persoalan-persoalan yang dialami warga kota kota besar tak bisa dilepaskan dari problem pokok imperialisme-kolonialisme yang mencekik leher bangsa ini bertahun-tahun.