Perjuangan Kaum Perempuan Indonesia dan Masalah-masalah Kebangsaan

Banyak sekali kita jumpai tulisan tulisan mengenai Pemiskinan Perempuan baik yang ada di Indonesia maupun dunia. namun sedikit sekali yang mampu menguraikan dan menjabarkan masalah pemiskinan itu dengan masalah kebangsaan. untuk melihat problem ini, harus dilihat dulu dari realita sehari-hari disekitar kita tentang adanya peran domestik dan peran publik. sebagai contoh kalau ada acara rutinan di masyarakat seperti salah satunya Baksos (Bakti Sosial), maka biasanya para kaum perempuan khususnya ibu-ibu diperintahkan untuk menyediakan makanan atau minumannya. sedangkan kaum lelakuinya bertugas melayani masyarakat.

Problem pemiskinan perempuan menjadi soal, ketika kita membicarakan peran domestik itu sendiri. merujuk kepada beberapa tulisan, bahwa ketika terjadi kenaikan harga komoditas energi, harga-harga barang pokok, atau kenaikan biaya sekolah dan kuliah anak anaknya, maka itulah salah satu faktor bagaimana pemiskinan terhadap kaum hawa itu terjadi. kenapa bisa begitu? 

karena kebutuhan rumah tangga baik sandang, pangan, dan papan pasti akan merangkak naik dan yang harus menanggungnya  adalah perempuan, karena kaum perempuanlah yang peran domestiknya adalah mengelola pengeluaran di keluarhanya sendiri.

untuk yang ini, barulah berupa menjelaskan sebagian dari permasalahan saja. Penjabaran itu baru menjelaskan bagaimana kebijakan rezim yang berbau neoliberal berdampak pada akar bawah bangsa yaitu keluarga dan individu. Belum soal kaum perempuan sebagai bagian dari bangsa suatu negara. 

Ketika pemerintah menerapkan kebijakanyang bernafaskan neoliberalisme atau pasar, hal itu bukan saja berdampak pada bertambahnya beban ekonomi yang harus ditanggung kaum perempuan, Akan tetapi, lebih jauh dari itu, saya sendiri menganggap bahwa negara telah meninggalkan tugas-tugas kewajibannya. 

Ketika negara meninggalkan tugas-tugas wajibnya itu, maka tugas itu akan diberikan kepada kaum perempuan, karena perempuanlah yang bertanggung-jawab dalam urusan domestik. Urusan kesehatan, salah satunya bukan lagi tugas pemerintah tetapi sudah menjadi urusan kaum perempuan.

Privatisasi berarti bukan sekedar swastanisasi BUMN saja seperti yang ada dan sering diberitakan oleh media massa atau televisi, bahkan tetapi usaha mengubah masalah-masalah kebangsaan menjadi masalah rumah-tangga, dibebankan kepada elemen bawah bangsa yaitu keluarga. Dengan begitu, tugas kenegaraan telah dilemparkan kepada kaum perempuan, yang kebetulan secara tradisional turun temurun memiliki fungsi merawat dan melayani.

Kalau negara tidak bisa lagi mengurusi air, maka perempuanlah yang mengurusi air; jika negara tidak bisa lagi mengurusi tanah, maka perempuanlah yang mengurusi tanah; kalau negara tak sanggup mengurusi listrik, maka perpmpuanlah yang menanggungnya. Dari sini, Dapat disimpulkan bahwa privatisasi adalah cara penjinakan tugas kenegaraan menjadi masalah rumah tangga keluarga. Sehingga, kalau kita berbicara pemiskinan perempuan, kenapa itu berhubungan dengan persoalan kebangsaan dan kerakyatan, itu terjadi karena berbagai permasalahan kebangsaan itu dibebankan kepada rumah tangga keluarga.

perspektif lain dari dampak neoliberalisasi ekonomi adalah ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang dikategorikan pekerjaan lokal, seperti memasak, merawat balita-bayi-anak dewasa, menyetrika pakaian hingga menjahit pakaian, itu bisa menjadi dagangan. Sehingga, kembali ditekankan bahwa prospek lain dari neoliberalisasi adalah merubah sesuatu yang sebelumnya belum tentu bernilai, itu bisa diubah menjadi suatu dagangan. dari sini anda akan tahu pekerjaan pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga adalah salah satu dagangan. Segala sesuatu pekerjaan bisa diuangkan. Dengan demikian, neoliberalisme mengharuskan kaum perempuan menjual pekerjaan-pekerjaannya yang dulu bersifat "domestik" menjadi produk.

Hal ini, semakin membuat perempuan semakin lemah, sebab semakin terjerumus dalam kerja-kerja lokal, termasuk menjalankan tugas negara yang dibebankan kepada rumah tangga keluarga. Kalau sudah begini, negara bukannya membantu memajukan harkat dan martabat kaum perempuan, malah semakin melemahkan perempuan.

Mengenai menhapus kemiskinan perempuan, bukan berarti sekedar menaikkan pendapatan bagi kaum perempuan, bukan saja meningkatkan kecerdasan perempuan saja, tetapi yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan peran perempuan dalam berkontribusi pada penguatan kerja kerja dan meningkatkan kedaulatan negara dan bangsa.

Ketika bangsa dan negara itu bangkrut atau loyo, maka perempuan itu juga akan bangkrut dan loyo; demikian juga sebaliknya. Itu tidak akan bisa dipisahkan.

Untuk itu, pemikiran pemikiran Sukarno soal perempuan dan bangsa masih sangat relevan dan penting. Dengan melakukan tugas-tugas kebangsaan, maka perempuan sebenarnya sedang berjuang untuk menaikkan posisi tawarnya. Ini juga menjadi gagasan Bung Karno dalam Sarinah 1947.

Demikian pula dengan Kartini, bahwa keterbelakangan kaum perempuan sangat berhubungan dengan jatuh bangunnya suatu bangsa dan negara. Jadi, dengan meminjam pemikiran Kartini, persoalan kemiskinan kaum perempuan bukan sekedar karena lemah dihadapan laki-laki atau miskin di tengah tengah masyarakat, tetapi kemiskinan kaum perempuan ini menjelaskan bahwa bangsa dan negara kita sedang lemah dan loyo.

Tentang arah gerakan kaum perempuan di Indonesia, sudah saatnya gerakan kaum perempuan berbicara soal kebangsaan kembali, yaitu bagiamana melemparkan kembali tugas-tugas kebangsaan yang ada dibawah kepada negara dalam hal ini pemerintah.