Mohon tunggu...
Kang Jenggot
Kang Jenggot Mohon Tunggu... Administrasi - Karyawan swasta

Hanya orang sangat biasa saja. Karyawan biasa, tinggal di Depok, Jawa Barat

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Ramai-ramai Menggugat Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019

19 Maret 2019   21:59 Diperbarui: 19 Maret 2019   22:02 168
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

" Kita tidak gunakan NIK, tapi gunakan nomor pemilih. Kenapa waktu itu kita membuat data pemilih, Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B). Saya tak tahu pemilu 2019 door to door seperti KPU 2004. menurut saya tidak. Kemendagri jangan klaim. Database Kemendagri itu dari KPU 2004. Siapa yang laksanakan? BPS. BPS membuat wilayah. Setiap wilayah disisir door to door. Kebetulan saat itu saya ikut sendiri wawancara calon2 pemilih pada saat pemilu 2004," urai Chusnul panjang lebar.

Menurut Chusnul memastikan data pemilih yang valid sangat penting. Karena dalam ilmu politik manipulasi hasil pemilu salah satu sumbernya data pemilih. Misalnya apakah data pemilih itu digelembungkan.

" Ini teori politik 70-an sudah membahas. Selain manipulasi itu bisa lewat regulasi, rekrutmen KPU, Bawaslu, bisa hal teknis saat pelaksanaan. Contohnya? DPT digelembungkan, padahal tak ada orangnya. Atau biasa disebut pemilih hantu. Ini digunakan para kriminal untuk kepentingn kelompok tertentu. Mudah-mudahan itu tidak dilakukan," katanya.

Sementara itu, Ketua Seknas Prabowo-Sandi M Taufik saat membuka diskusi mengungkapkan dua hari lalu, pihaknya menyisir Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DTPHP) II. Hasilnya lalu dikonfirmasi ke KPU. Kenapa dilakukan penyisiran, karena masih ditemukan data yang tak jelas.

"  Saya bilang amburadul. Misal di satu kelurahan ada 1 RT pemilihnya cuma 1, ada yang cuma 4. Kami sisir 25 kelurahan. Ada RW di satu kelurahan misalkan 11, tapi di DPT ada RW 14, RW 15, setelah dikonfirmasi katanya salah input," katanya.

Pihaknya lanjut Taufik akan terus melakukan penyisiran. Karena kalau di  RT pemilihnya hanya satu, artinya ada yang dihilangkan.  Artinya juga ada penghilangan hak warga.  

"Kalau menurut pandangan kami ada secara sistematis, maka akan kami laporkan. Ini penghilangan hak-hak demokrasi warga negara. Menurut saya ini sangat memprihatinkan. Setelah ada perbaikan malah tambah berantakan.
Ini baru di Jakata. Memprihatinkanlah. Di Jakarta saja ada salah input. Mudah-mudahan 1 atau 2 hari ini kami bisa menyisir 267 kelurahan di Jakarta. Kata kunci berhasilnya pemilu adalah DPT-nya beres atau tidak," pungkas Taufik.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun