" Saya pastikan tidak ada motif lain kecuali motif politik, menggoda perwira tinggi yang masuk eksekutif. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ini menjelang presiden, petahana adalah capres. Bagaimana mungkin jelang pilpres satu bulan lagi, kalau ada sirkulasi birorkasi dalam institusi bukan haknya," katanya.
Menurut Ubedilah, bisa saja rezim yang sedang berkuasa mengalami kekhawatiran, ketakutan, atau atau ada kepentingan lain yang dianggap strategis untuk kepentingan petahana. Karena tak mungkin tentara itu berjuang kembali untuk hadirkan dwifungsi TNI. Kalau ada upaya sebuah rezim mengembalikan dwifungsi TNI, upaya itu melawan rasionnalitas publik. Katanya, itu sama saja membuka luka lama.
" Saya meyakini itu akan berlawanan dengan rasionalitas publik. Begitu isu ini muncul, publik di mana-mana, menolak. Jadi, apa yang mungkin kita bisa jelaskan? Ada motif politik," ujarnya.
Bagi Ubedilah, wacana penempatan perwira TNI di institusi sipil, tak lebih dari godaan yang sengaja diciptakan penguasa untuk menarik militer dalam birokrasi sipil. " Ini persoalan serius dan bisa mengganggu profesionalitas alat-alat pertahanan negara," katanya.
